Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Rabu, 22 Mei 2019 / 11:25 WIB

Masih Ada 230.029 Kepala Sekolah Belum Tersertifikasi

JAKARTA, KRJOGJA.com - Sebanyak 
230.029 kepala sekolah belum tersertifikasi.

"Itu berarti hanya 81.904 kepala sekolah saja di Tanah Air yang telah tersertifikasi" demikian Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Supriano di Jakarta, Selasa (21/5 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 6 kepsek bukan lagi tugas tambahan. Itu menandakan kepala sekolah bisa lebih fokus menata dan mengelola sekolah. Untuk itulah, lanjut Supriano, sangat penting kepala sekolah memiliki sertifikat.

“Kepala sekolah belum dapat sertikfat artinya mereka belum ada sertifikat profesi mereka bukan dari guru. Jika kepala sekolah belum ada sertifikat dan belum dapat diklat penguatan, maka kopetensi harus ditingkatkan,” ujar Supriano .

Pelatihan yang harus ditempuh oleh para Kepala Sekolah ini yaitu terkait penguatan. Adapun materi-materi yang diajarkan dalam pelatihan yaitu tentang manajerial, kewirausahaan, dan lebih banyak pada kurikulum.
“Kepala sekolah ini dia hrs punya sertifkat dan itu memang diatur dalam peraturan sertfikasi tentang pendidik. Dan ini tugas kita untuk merealisasikan dan meningkatkan kualitas mereka melalui pelatihan ini,” ungkap Supriano.
Pada kesempatan yang sama,

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Wisnu Aji menjelaskan kendala yang dihadapi sejauh ini adalah masih kurangnya Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD). Ini, lanjutnya, sedikit banyak berpengaruh pada percepatan proses pelatihan kepala sekolah.

“Sekarang kami tunjuk 79 Lembaga Penyelnggara Diklat. Dan kemungkinan masih sangat besar untuk buka LPD lain sepanjang sesuai keiteria Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Kepala Sekolah (LP2KS),” terangnya.

Dengan adanya tambaha 79 LPD ini diharapkan semua kepala sekolah bisa mendapat sertifikasi. Kemendikbud sendiri, lanjut Wisnu, menargetkan pada tahun 2020 seluruh kepala sekolah telah mendapatkan sertifikasi.

Adapun, Wisnu juga menjelaskan ada bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menjadi Lembaga Penyelenggara Diklat. Akan tetapi, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi terkait fasilitas maupaun tenaga pengajarnya. Selain itu, pergutuan tinggi juga harus menyanggupi syarat yang ditentukan oleh LP2KS.

“Yang penting kampus memenuhi seluruh persyaratannya untuk jadi LPD. Untuk calon pelatihnya nanti dilatih terlebih dahulu oleh LP2KS. Pelatih ini nanti juga diputuskan lulus atau tidak, sehingga menentukan dia bisa mengajar atau tidak,” ujarnya.(ati)