Jateng Editor : Ivan Aditya Selasa, 21 Mei 2019 / 15:14 WIB

'Manten' Tegalrejo Beberkan Pengelolaan Keuangan Desa

PURWOREJO, KRJOGJA.com - 'Manten' atau mantan Kepala Desa (Kades) Tegalrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Gunadi menjelaskan pengelolaan keuangan desa selama dirinya menjabat pada tahun 2014 - 2018. Gunadi membantah tuduhan dugaan penyalahgunaan keuangan desa yang bermuara pada pelaporan dirinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo.

Gunadi mengatakan, utang material yang dimaksud warga itu benar, namun ada perhitungan dan penjelasannya. Angka yang dikatakan Rp 143 juta, lanjutnya, adalah kurang tepat. Utang terdiri atas material senilai Rp 112 juta dan Rp 31 juta. "Material Rp 112 juta adalah nilai kayu untuk rangka masjid yang memang sedang proses pembangunan, sedangkan Rp 31 juta adalah utang pribadi dan tidak berkaitan dengan desa," katanya kepada KRJOGJA.com, Selasa (21/05/2019).

Menurutnya, pembangunan masjid sedianya dibiayai secara swadaya. Dalam kesepakatan warga, perangkat desa dan panitia sebelum pembangunan, setiap keluarga diminta iuran Rp 200 ribu yang dibayar setelah mereka panen padi.

Namun karena belum panen, pembangunan masjid terkendala. Pada saat bersamaan, pemdes tengah melaksanakan program perkerasan jalan rabat. "Karena masjid juga penting, maka dalam pengajian desa, kami sampaikan bagaimana apabila pos biaya perkerasan digunakan dulu, lalu diganti iuran dari warga. Semua sepakat, bahkan ketika pengumuman itu, Camat Grabag juga menyaksikan," terangnya.

Sementara proyek perkerasan jalan berhasil diselesaikan dengan material milik toko. "Kendalanya sekarang setelah saya tidak jadi kades, pejabat baru tidak berkenan menarik iuran warga yang sedianya akan digunakan untuk menutup toko material. Padahal sebelumnya sudah disepakati, semua hitungannya juga ada dan jelas," ucapnya.

Terkait penjualan tanah kas desa seluas 45 iring, lanjutnya, semua hasilnya masuk PAD desa. Namun Gunadi membantah jika nilainya pertahun Rp 90 juta atau total Rp 360 juta selama empat tahun menjabat. Besaran penjualan sewa tanah kas desa bervariasi sesuai kondisi sawah.

Beberapa petak sawah dengan panenan bagus, nilai sewanya di atas Rp 2 juta, sedangkan blok dengan hasil kurang, dijual di bawah angka itu. "Dana masuk PAD desa dan digunakan untuk membangun infrastruktur di desa, semua ada datanya dan didokumentasikan," terangnya.

Gunadi juga membantah dirinya menghindari masyarakat untuk melepas tanggung jawab. "Pernah ada pertemuan membahas soal penggunaan dana, tapi saya memang tidak dapat undangan dan kebetulan saat bersamaan ada lelayu saudara di Cilacap, sehingga kami dan keluarga berangkat takziah. Pada saat di luar kota itu, saya dihubungi untuk segera hadir dalam pertemuan," paparnya.

Sementara itu, penasehat hukum Gunadi, Agus Triatmoko SH mengemukakan, pihaknya tidak mempersoalkan pelaporan warga ke Kejari Purworejo dan akan bersikap kooperatif. "Sampai saat ini memang belum ada pemanggilan untuk diperiksa, tetapi kami siap datang, akan kami sajikan data-data dan bukti sebenarnya untuk membantah tuduhan itu," tandasnya. (Jas)