DIY Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 21 Mei 2019 / 08:23 WIB

Dana Haji Dijamin tak Lari ke Proyek Sosial

YOGYA, KRJOGJA.com - Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengungkap saat ini dana haji yang dikelola mencapai angka Rp 115 trilyun, naik Rp 10 trilyun dibanding jumlah November 2018 lalu. Anggito pun membantah adanya isu dana haji dari umat tersebut lari ke proyek-proyek sosial yang melibatkan BPKH didalamnya. 

“Tidak ada uang dari jumlah tersebut yang dikelola untuk dana sosial, itu tidak betul. Uang untuk dana sosial ada namun di luar yang dikelola sebesar Rp 115 trilyun tadi. Kemudian tidak ada juga dana untuk pemerintah, atau infrastruktur dan lainnya, ini murni dari jamaah untuk jamaah,” ungkap Anggito pada wartawan di sela dialog tentang pengelolaan dana haji di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DIY Senin (20/5/2019) malam. 

Anggito juga sempat memaparkan rincian dana haji yang disetorkan calon jamaah haji termasuk subsidi dari dana yang disebut sebagai dana abadi umat ini. Saat ini menurut Anggito dana yang menjadi setoran awal per orang adalah Rp 25 juta dengan waktu tunggu berangkat kurang lebih 10 tahun. 

Rincian manfaat, disebutkan Anggito mencapai  Rp 10 juta yakni hitungan Rp 1 juta pertahun dikalikan 10 tahun. Lantas, pembayaran saat pelunasan hendak berangkat yakni Rp 10 juta sehingga total Rp 45 juta. 

“Nah, biaya haji riil Rp 72 juta, untuk Yogya Rp 70 juta yang berarti ada subsidi Rp 25-27 juta, yang mana itu diambil dari BPKH. Yang terjadi saat ini, subsidi terus naik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir karena biaya saat pelunasan hendak berangkat tidak dinaikkan dan di sisi lain biaya semakin mahal,” imbuh Anggito. 

Dalam posisi inilah kemudian Anggito berharap kesadaran pemerintah untuk berusaha menyeimbangkan harga karena jika terus dipertahankan kondisi saat ini semakin lama akan memberatkan. Pilihan investasi yang bisa dirasakan langsung jamaah harus terus diupayakan diantaranya pemondokan haji jangka panjang hingga catering yang dikelola sendiri. 

“Jamaah senang saja, tapi pemerintah harus sadar semakin lama semakin berat. Cara menyeimbangkan ini yang harus dipikirkan,  harus naik biaya pelunasan haji dan di sisi lain ada investasi misalnya pemondokan jangka panjang atau catering agar costnya lebih rendah, sehingga ketemu di tengah-tengahnya,” sambung dia. 

Sementara Anggota DPD RI Cholid Mahmud menyampaikan harapan agar kuota penambahan haji yang disetujui tahun ini sebanyak 10 ribu jamaah hendaknya bisa dipertimbangkan untuk ditambah lagi. Lamanya masa tunggu menjadi permasalahan utama yang harus diurai bersama oleh instansi terkait baik BPKH maupun pemerintah melalui Kementrian Agama. 

“Kalau kami sesuai apa yang disampaikan masyarakat ya harapannya bisa ditambah lagi tidak hanya 10 ribu, karena masih sangat lama masa tunggunya. Kalau total saat ini 231 ribu ya belum memenuhi kebutuhan jamaah kita,” ungkap senator asal Yogyakarta ini. (Fxh)