Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 21 Mei 2019 / 11:43 WIB

BPJS TK Gandeng Jamdatun Selesaikan Kepesertaan

JAKARTA, KRJOGJA.com -Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Agus Susanto menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya dalam menjalankan amanah undang-undang pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga dan mengamankan operasionalnya berupa iuran yang merupakan titipan para pekerja.

Tentunya, lanjutnya, operasional BPJS TK telah dimitigasi dari risiko-risiko dari berbagai kategori. "Tapi, fakta yang ditemukan di lapangan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program perindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, juga ditemukan banyaknya perusahaan yang mandaftarkan sebagian tenaga kerjanya. Bahkan mendaftarkan pekerjanya dengan data upah yang tidak sebenarnya," kata Agus di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menghadapi kenyataan itu, jelasnya,  BPJS TK dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara(Jamdatun) Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu.
Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A.  

"Kesepakatan Bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BPJS TK yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tara kelola perusahaan yang baik (Good Governance)," tutur Larasati.

Mengenai  pendampingan hukum yang diberikan, menurutnya, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/ pertimbangan hukum, yang mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, dan sebaliknya meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi. (Ful)