DIY Editor : Ivan Aditya Senin, 20 Mei 2019 / 14:50 WIB

Gunungkidul Raih Peringkat Dua Penanganan Konflik Sosial

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Pemkab Gunungkidul meraih penghargaan peringkat ke 2 untuk Inovasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten se Indonesia. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam, H Wiranto diterima Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Sudodo MM didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs Wahyu Nugroho MSi di Hotel Grand Paragon, Jumat (17/05/2019).

“Kita mengapresiasi atas prestasi yang kita raih semoga ke depan Gunungkidul akan semakin maju,” kata Bupati Gunungkidul Hj Badingah S Sos, Senin (20/05/2019).

Menurut Bupati Gunungkidul, Kementrian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada 5 (lima) Provinsi terbaik yaitu untuk Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Lampung dan Provinsi Aceh. Juga kepada 5 Bupati/Walikota terbaik  yakni  Kabupaten. Lamongan, Gunungkidul, Tidore Kepulauan, Lampung Selatan, dan Kota Banda Aceh.

Penilaian tersebut merupakan capaian kinerja dari tim terpadu Kabupaten Gunungkidul yang mampu berinovasi, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan menyampaikan informasi serta tertib administrasi berupa pelaporan dalam penanganan konflik yang ada di daerah.

“Untuk pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengingatkan pentingnya strategi pelaksanaan program penanganan konflik sosial ini, dan Pemerintah Pusat akan memberikan penghargaan untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan (reward  and  punishment) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (RATPKS), merupakan kegiatan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota Tim Terpadu baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota,” pintanya. (Bmp)