DIY Editor : Ivan Aditya Sabtu, 18 Mei 2019 / 12:54 WIB

Hasto Siap Mengemban Tugas Baru

KULONPROGO, KRJOGJA.com - Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo SpOG (K) enggan membocorkan hasil pertemuannya dengan Sekretariat Kabinet (Seskab) RI Pramono Anung di Jakarta yang diduga membahas kejelasan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pengangkatan dirinya sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bupati Hasto menegaskan, hingga saat ini dirinya belum menerima SK tersebut. "Saya belum dapat SK-nya dan saya diminta menunggu. Perihal pengangkatan saya ke Pusat bukan kewenangan saya yang menjawabnya," tegas Hasto.

Bahkan Hasto mengaku belum memikirkan tentang jabatan baru Kepala BKKBN dimaksud dan lebih memilih menunggu kepastian SK tersebut. "Saya belum persiapan apa pun. Kita tunggu saja perkembangan kepastian dan pelantikannya," ujarnya.

Bupati Hasto bisa memahami apa yang menjadi harapan Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo yang menginginkan Hasto merampungkan tugasnya sebagai bupati Kulonprogo hingga berakhir masa jabatannya. Dikatakan, meninggalkan daerah memang berat, apalagi selama ini mereka telah berjuang bersama-sama sejak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati-cawabup pada 2010 silam hingga menjabat bupati-wabup dua periode.

"Ada kenangan tersendiri kami berdua lolos. Jadi sama, saya juga memikir hal itu, apalagi banyak program yang harus ditinggalkan," tuturnya.

Tapi sebagai bagian dari pemerintahan, ungkap Hasto, dirinya tentu tidak bisa menolak ketugasan yang dipercayakan padanya. "Kita kan bukan orang bebas, karena berada dalam struktur pemerintahan dan negara, ya mau tidak mau harus ikut aturan. Karena itu prinsipnya saya siap mengemban tugas baru," tegasnya.

Tentang BKKBN, Hasto menjelaskan, lembaga tersebut relatif mandiri dan memiliki jejaring luas. Ketugasan Kepala BKKBN berbeda dengan bupati. Sehingga dirinya harus belajar mengingat BKKBN merupakan departemen yang menjalankan program pemerintah pusat sementara bupati pengelolaan pemerintah daerah otonom, mandiri.

Pekerjaan BKKBN dinilainya cukup banyak mulai dari pengendalian penduduk sampai tercapainya program keluarga berencana. Apalagi saat ini era industrialisasi 4.0 yang harus ada warna baru di badan tersebut.

"Saya kira masih banyak permasalahan yang harus ditangani. Ada stunting dan persoalan kematian ibu yang berkaitan program keluarga berencana," jelas Hasto.

Bupati Hasto sangat mengimpikan di Kulonprogo terwujud gerakan ekonomi kerakyatan seiring beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA) dan menyikapi era industrial 4.0. "Yang sangat saya mimpikan, membangun startup berbasis ekonomi rakyat. Berbeda dengan startup yang modalnya masuk di satu orang, atau kapitalisme. Tapi saya ingin ada startup di ruang publik bernuansa kerakyatan," terangnya. (Rul)