DIY Editor : Ivan Aditya Jumat, 17 Mei 2019 / 20:19 WIB

Pembiayaan Kuota Tambahan 10 Ribu Jemaah Haji Tanpa APBN

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah pastikan biaya haji bagi 10 ribu jamaah kuota tambahan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPR RI Komisi VIII dengan Kementrian Agama RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Kamis (16/05/2019) kemarin.

"Kesimpulan rapat dengan Komisi VIII dan Kemenag tidak menggunakan APBN," kata ucap Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam Media Briefing Perkembangan Pengelolaan Keuangan Haji di Ruang Yudhistira Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Jumat (17/05/2019) sore.

Dalam penghitungan awal penambahan kuota sebanyak 10 ribu jamaah haji memerlukan dana tambahan sebesar Rp 353,7 milyar. Namun menurut Anggito, Kemenag telah melakukan revisi terkait kebutuhan tambahan anggaran untuk kuota 10 ribu menjadi Rp 319,9 milyar.

Setelah dilakukan kajian hukum disimpulkan hal tersebut tidak dapat dilakukan. Regulasi tidak memungkinkan, karena APBN hanya terkait dengan petugas atau secara tidak langsung dengan jamaah.

"Pada rapat 23 April 2019 bahwa ada tiga sumber dana untuk tambahan kuota jamaah haji, dari BPKH Rp 120 miliar, kemenag Rp 50 miliar dan sisanya dari APBN itu perkembagan per April," tambahnya.

Terkait tambahan nilai manfaat keuangan haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menuturkan BPKH bersedia menyediakan dana sebesar Rp 100 miliar dari tambahan nilai manfaat keuangan haji.

"Dari total anggaran yang dibutuhkan, saat ini kekurangannya sebesar Rp 149,9 milyar (pasca resionalisasi) yang semula akan dibiayai dari APBN dialihkan pembiayaanya menjadi beban nilai manfaat keuangan haji. Dari BPKH sendiri sebesar Rp 100 milyar dan sisanya dari realokasi anggaran layanan akomodasi transpor antar kota. BPKH mendukung biaya untuk penambahan kuota 10 ribu jamaag haji total sebesar Rp. 220 Milyar dari kebutuhan sebesar Rp. 319.9 Milyar, nanti sisanya dari Kemenag Rp. 99 Milyar," katanya.

Anggito mengatakan tidak ada masalah dalam pembiayaan haji dari pihaknya. Keuangan haji dikelola dengan profesional dan syariah serta aman. Menurutnya saldo keuangan haji yang dikelola oleh BPKH hingga April 2019 telah terkumpul Rp 115 triliun aman dan tidak berkurang, justru malah bertambah meningkat Rp 10 triliun dibandingkan tahun lalu.

"Keuangan haji saat ini Rp 115 triliin tahun kemarin Rp 105 triliun. Uang itu terkumpul sekarang, menginfestasikan dan menempatkan secara cermat. Tahun ini Rp 7,2 triliun. Sudah mulai melakukan investasi lain di arab saudi juga," sambungnya. (Ive)