Jateng Editor : Ivan Aditya Kamis, 16 Mei 2019 / 11:33 WIB

20 Persen Desa Belum Kumpulkan Hasil Verval Data

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Sebanyak 20 persen dari total 150 desa belum menyelenggarakan dan mengumpulkan hasil verifikasi dan validasi (verval) basis data terpadu (BDT) tahun 2019 sebagai pedoman pemerintah dalam memberikan berbagai bantuan sosial. Sedangkan 17 kelurahan telah memenuhi kewajibannya. Bagi desa yang tidak patuh pada aturan maka terancam akan ditinggal dan segala resiko menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Sarmadi mengatakan, verval terhadap data BDT sangat penting dan tidak bisa ditawar lagi. Sebab data itu sangat dibutuhkan pemerintah daerah dan pusat dalam kelengkapan dokumen pemberian berbagai bantuan sosial. Tidak kalah penting yakni bagi penerima bantuan mengingat mereka berasal dari warga miskin.

Pentingnya verval data BDT membuat pemerintah pusat memberikan kelonggaran dua kali selama satu tahun yakni periode Mei dan November. Dalam pelaksanaanya pemerintah pusat dan daerah juga telah memberikan pendampingan penuh pada pemerintah desa dan kelurahan.

Hasilnya, pada periode pertama verval data BDT Mei tahun 2019 dari total 167 desa dan kelurahan dengan rincian 150 desa dan 17 kelurahan diketahui masih ada sebanyak 20 persen pemerintah desa belum menyelenggarakan dan mengumpulkan verval data BDT ke Dinsos Sukoharjo.

Hal itu diketahui setelah Dinsos Sukoharjo melakukan pengecekan hasil verval data BDT disemua desa dan kelurahan. Kondisi tersebut sangat disesalkan mengingat pemerintah desa dan kelurahan sudah mendapatkan waktu kesempatan menyelengarakan dan segera mengumpulkan hasil verval data BDT mulai Januari - April. Namun ternyata masih ada temuan pemerintah desa belum melaksanakan kewajibannya.

"Masih ada 20 persen pemerintah desa yang belum menyelenggarakan dan mengumpulkan verval data BDT ke Dinsos Sukoharjo. Jelas itu sangat disesalkan karena mereka sebenarnya sudah sering disosialisasi dan ada pendampingan petugas selama proses verval," ujarnya kepada KRJOGJA.com, Kamis (16/05/2019).

Pemerintah desa yang belum menyelenggarakan dan mengumpulkan verval data BDT akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah pusat dan Pemkab Sukoharjo. Bentuknya yakni penggunaan data penerima berbagai bantuan sosial masih menggunakan verval lama dan belum ada perubahan. Sanksi lebih tegas lagi yakni pemerintah pusat dan daerah tidak akan mengubris data dari desa tersebut dan terancam ditinggal.

Sarmadi menjelaskan, Dinsos Sukoharjo sejak awal tahun 2019 atau Januari lalu sudah gencar sosialisasi ke pemerintah desa dan kelurahan. Sebab mereka punya waktu empat bulan menyelenggarakan verval data BDT mulai Januari - April. Sedangkan hasilnya maksimal dikumpulkan pada awal Mei.

Alasan pemerintah desa belum menyelenggarakan dan mengumpulkan verval data BDT disebabkan karena kesibukan kegiatan lain. Seperti adanya persiapan pemilu, penyusunan APBDdes, laporan keuangan dan lainnya.

Sekretaris Bagian Pendataan Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Sukimin mengatakan, BDT sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai basis data dalam penyaluran bantuan sosial. Pemkab Sukoharjo sudah mematuhi dalam memperketat proses pendataan. Hal serupa juga dimintakan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan. Sebab pengetatan ditingkat paling bawah menjadi dasar penentuan data. (Mam)