DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 14 Mei 2019 / 12:39 WIB

Enam Oknum ASN Lakukan Tindakan Asusila

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Pemkab Gunungkidul akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran asusila dan menyalahi aturan baik menyangkut ketugasan maupun pribadi yang dapat mencoreng nama baik kepegawaian. Tahun lalu terdapat 6 aparatur sipil negara yang menerima sanksi penurunan pangkat atas ulah yang dilakukan.

“Pada tahun 2018 lalu terdapat 6 ASN terkena sanksi diturunkan pangkatnya lantaran tersangkut masalah asusila,” kata Sunawan Sub Bidang Status Kedudukan dan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gunungkidul.

Sanksi yang diberikan kepada ke-6 ASN tersebut lantaran yang bersangkutan tersandung masalah asusila mulai dari kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan. Ada juga satu PNS yang diketahui melakukan nikah siri.

Padahal sesuai aturan yang berlaku, seorang pegawai tidak diperbolehkan melakukan hal semacam itu. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku mereka dikenai sanksi yang sebelumnya juga dilakukan klarifikasi dan investigasi di lapangan.

Data yang diperoleh di lapangan dan keterangan dari berbagai pihak termasuk yang bersangkutan dijadikan sebagai acuan untuk menjatuhkan sanksi bagi oknum ASN yang bersangkutan. “Sanksi yang diberikan kepada oknum ASN yang dinyatakan melanggar ini dilakukan melalui prosedur yang panjang,” imbuhnya.

Selain dua faktor itu, sebanyak empat ASN lainnya karena masalah perceraian dan tidak lebih dahulu memberikan laporan terhadap pemerintah. Sanksi yang diberikan sesuai bobot kesalahan yang menyangkut faktor kedisiplinan dan berkaitan dengan perilaku, diberi sanksi diturunkan pangkat lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Sanksi ini selain sebagai penegakan aturan, juga agar mereka memiliki komitmen kedisiplinan dan ketertiban sehingga tidak menyalahgunakan hak maupun kedudukan mereka untuk masalah-masalah seperti ini. “Untuk perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45/1990 tentang Perubahan Atas PP No.10/83 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN, di mana pegawai yang bersangkutan harus membuat laporan. Ini penting untuk menjadi bukti dan proses lanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Status Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, BKPPD Gunungkidul, Iskandar menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kepala organisasi perangkat daerah untuk memantau kinerja serta perilaku pegawai mereka. (Bmp)