Jateng Editor : Ivan Aditya Senin, 13 Mei 2019 / 18:44 WIB

Minta Keadilan, Mantan Kades Mogok Makan

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Ambyah Panggung Sutanto, mantan Kepala Desa Ketangi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo melakukan aksi mogok makan dari balik jeruji Rutan Kelas II B Purworejo. Terpidana tiga tahun penjara dalam kasus korupsi dana desa itu menuntut keadilan dari pemerintah dan penegak hukum. Ambyah berhenti makan sejak Sabtu (11/05/2019).

Ambyah meminta Bupati melakukan perhitungan ulang atas nilai kerugian negara akibat kasus tersebut. "Saya merasa tidak mendapat perlakuan yang adil dengan perhitungan kerugian negara yang tidak profesional. Angka yang jadi dasar dakwaan itu tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan," tuturnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, saat ditemui di Rutan Purworejo, Senin (13/05/2019).

Mogok makan menjadi upaya puncak Ambyah dalam menuntut keadilan. Usaha meminta perhitungan ulang pernah dilakukan dengan menghubungi pejabat sementara Kades Ketangi dan Camat Purwodadi, namun tidak direspons.

Menurutnya, aksi dilakukan untuk mengetuk hati Bupati Purworejo agar mau memerintahkan jajarannya melakukan hitung ulang atas kegiatan pada tahun anggaran 2015 hingga 2017 yang terencana dalam APBD desa maupun yang tidak terencana. "Selama ini perhitungan dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan kami. Saya tidak masalah divonis bersalah, namun akibat perhitungan yang tidak profesional berpotensi rugikan masyarakat Ketangi," katanya.

Mogok makan akan dilakukan hingga tuntutannya dipenuhi, atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ia mengaku yakin bertahan walau tidak makan satu hingga dua minggu.

Mantan petinju nasional kelas bantam yunior itu juga keberatan dengan penyebutan kerugian negara Rp 522.970.833. Ambyah menegaskan angka kerugian riil jauh dibawah perhitungan penyidik karena dananya sudah direalisasikan untuk pembangunan. "Ini hanya kesalahan administrasi saja. Untuk itu kami juga ingatkan para kades agar hati-hati mengelola dana desa agar tidak terjadi kesalahan administrasi," tegasnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang mendakwa Ambyah bersalah karena menyimpangkan penggunaan dana desa, pajak daerah pajak desa, bantuan gubernur dan bantuan bupati dalam kurun 2015 - 2017.  Selain hukuman penjara selama tiga tahun, hakim juga menjatuhkan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Selain itu, terdakwa diminta membayar uang pengganti Rp 460 juta subsider delapan bulan kurungan. (Jas)