Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Rabu, 08 Mei 2019 / 20:23 WIB

Pemerintah Akui Banyak Sarjana tak Terserap Pasar

JAKARTA, KRJOGJA.com - Setiap tahunnya ada banyak sarjana pendidikan yang berlebih, dan tidak terserap oleh pasar.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti di Jakarta ,Rabu (8/5 2019).

Ali Gufron Mukti mengungkapkan pengembangan SDM Iptek dan Dikti terhadap pembangunan di lima sektor prioritas bangsa, saat ini menjadi fokus Kemenristekdikti dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Iptek dan Dikti Indonesia.  Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari ketidaksesuaian antara program studi yang ada, dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. 

Selain itu, rencana induk ini juga penting sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam membuka fakultas atau program studi baru yang selama ini kerap mengalami kendala dalam masalah penyerapan lulusannya.

“Supply dan demand antara SDM perguruan tinggi dengan industri merupakan hal penting yang harus jadi dasar pikir perguruan tinggi dalam mengambil kebijakan, sehingga ketika membuka prodi baru tidak hanya berdasarkan pada tren, atau kepercayaan, tetapi memang berlandaskan pada data kebutuhan SDM. Karena, saat ini banyak relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan kerja di industri belum terjalin dengan baik,” ujarnya.

Memasuki era disrupsi, pendidikan pun mengalami berbagai perubahan, baik dalam proses maupun perkembangannya. Indonesia pun mulai berlari untuk masuk dalam peta keilmuan dunia. Namun di dalam negeri sendiri,  Pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses, kualifikasi dan kompetensi, hingga relevansinya pada pembangunan nasional.

Tanpa sumber daya mumpuni, pembangunan bangsa tidak akan bisa berjalan optimal. Merujuk pada kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti, menyusun Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia Iptek dan Dikti di lima sektor prioritas bangsa, yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pangan, dan Maritim. Rencana induk ini merupakan bagian dari rangkaian perencanaan SDM Indonesia masa depan sehingga jumlah serta ketimpangan antara kebutuhan ketersediaan SDM di lima sektor tersebut dapat dipetakan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, relevansi pengembangan SDM Iptek dan Dikti terhadap pembangunan di lima sektor prioritas bangsa, saat ini menjadi fokus 
Kemenristekdikti dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Iptek dan Dikti Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari ketidaksesuaian antara program studi yang ada, dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Selain itu, rencana induk ini juga penting sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam membuka fakultas atau program studi baru yang selama ini kerap mengalami kendala dalam masalah penyerapan lulusannya.

“Supply dan demand antara SDM perguruan tinggi dengan industri merupakan hal penting yang harus jadi dasar pikir perguruan tinggi dalam mengambil kebijakan, sehingga ketika membuka prodi baru tidak hanya berdasarkan pada tren, atau kepercayaan, tetapi memang berlandaskan pada data kebutuhan SDM. Karena, saat ini banyak relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan kerja di industri belum terjalin dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis Buku Rencana Induk Pengembangan SDM Iptek dan Dikti sektor pendidikan, pada tahun 2016, perguruan tinggi memproduksi sarjana pendidikan sebanyak 254.669 orang. 

Sementara itu, jumlah kebutuhan terhadap sarjana pendidikan pada tahun 2017 sebanyak 27.241 dan pada tahun 2018 mencapai 43.258. Jumlah kebutuhan sarjana pendidikan pada tahun 2019 diprediksi mencapai 58.696, dan pada tahun 2020 diprediksi mencapai 75.079. Melihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya ada banyak sarjana pendidikan yang berlebih, dan tidak terserap oleh pasar.

Pada sektor pangan, ketidakselarasan lulusan pendidikan tinggi dengan penyerapan tenaga kerja di pasar menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dibenahi. 
Jumlah lulusan  S1 dan  D4 untuk Kelompok Prodi Hulu (Produksi) untuk perkebunan besar pada tahun 2018 terdapat 18.925, sementara kebutuhan di lapangan hanya 1,260. Produksi SDM pertanian diprediksi berlebih karena pertumbuhan terhadap permintaan pasar belum bertumbuh secara optimal.
Dirjen Ghufron mengatakan, dari data yang tersaji di atas sebaiknya perguruan tinggi Indonesia lebih rigid lagi dalam pengelolaan perguruan tingginya. Jangan sampai perguruan tinggi di Indonesia terus membuka program studi yang lulusannya sudah terlalu banyak, dan justru menganggur.

“Apalagi jika dikaitkan dengan era disrupsi. Kita harus lebih peka lagi dalam melihat ke depan. Tegasnya .(ati)