Ekonomi Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 03 Mei 2019 / 23:14 WIB

OJK Minta BPR Penuhi Modal Minimal Rp3 Miliar


BANDUNG, KRJOGJA.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan  agar Bank Perkreditan Rakyat  ( BPR) segera memenuhi modal wajib minimal sebesar Rp 3 miliar hingga 31 Desember 2019. Sedangkan  BPR harus memenuhi yang modal intinya sebesar Rp 6  miliar hingga tahun 2024.

Hingga saat ini ada sekitar 722 BPR yang modal intinya di bawah Rp 6 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 374 BPR modalnya intinya belum mencapai Rp 3 miliar dan 348 belum memenuhi modal inti sebesar Rp 6 miliar. Karena itu,  OJK menyarankan agar  BPR tersebut melakukan merger, konsolidasi dan mencari investor baru untuk menambah modal mereka. Bila tidak dilaksanakan, maka OJK akan membatasi semua kegiatan dan perluasan jaringan BPR tersebut.

“Sebenarnya untuk pemenuhan modal inti ini sudah kita sosialisasikan dari tahun 2015, seperti tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2015 tentang memenuhi modal inti Rp 3 miliar hingga 31 Desember 2019. Jadi ada masa transisi yang kami nilai cukup untuk memutuskan apakah mereka melakukan merger, konsolidasi atau mencari investor baru untuk menambah modal mereka. Bila kalau hingga 31 Desember BPR tidak memenuhinya, kami akan batasi kegiatan usaha mereka,” kata Direktur Penyelidikan dan Pengaturan BPR Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Ayahandayani dalam acara pelatihan dan gathering media massa Jakarta, di Bandung, Kamis- Sabtu 2-4 Mei 2019.

Dikatakan, untuk BPR yang modal intinya kurang dari Rp 3 miliar, harus menambahnya hingga Rp 3 miliar sebelum 31 Desember 2019. Adapun untuk BPR yang modal inti yang sudah menyentuh angka Rp 3 miliar tetapi kurang dari Rp 6 miliar, wajib memenuhi modal inti minimum Rp 6 miliar paling lambat pada 31 Desember 2024.

Aya juga menambahkan,  sebenarnya, dari  722 BPR yang modalnya masih di bawah Rp 6 miliar, sepertiganya telah dilihat OJK untuk kemampuannya tambah modal. "Sepertiga BPR lainnya, masih mencoba sendiri menambah modal, namun belum ada perkembangannya dan ini masih dipantau OJK. Sedangkan sepertiganya sudah mulai angkat tangan tidak bisa  memenuhi modal intinya." (Lmg)