DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 23 April 2019 / 11:36 WIB

Bawaslu Tepis Tuduhan Intervensi

BANTUL, KRJOGJA.com - Usai KPU Kabupaten Bantul menggelar jumpa pers terkait adanya dugaan intervensi saksi dan pengawas TPS yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 15 TPS, Bawaslu Bantul angkat bicara. Bawaslu menepis tuduhan intervensi.

"Kaitannya dengan ini, bahasa yang disampaikan KPU Bantul terkait intervensi terlalu menuduh. Kami akui memang kesalahan ada, akan tetapi hanya ada dua pengawas dan tidak semua pengawas melakukan hal tersebut sehingga menyebabkan PSU dan PSL," tegas Komisioner Bawaslu Bantul Supardi.

Supardi menegaskan pihaknya telah menyampaikan berkali-kali ke seluruh jajaran pengawas TPS jika berkaitan dengan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih dari luar wilayah harus menggunakan A5. Jika tidak menggunakan A5 apalagi hanya menggunakan eKTP maka harusnya ditolak.

"Atas kondisi dugaan kesalahan pengawas TPS ini kami tidak akan tinggal diam. Kami akan klarifikasi dan investigasi lebih lanjut," imbuhnya.

Ditegaskannya, sebelum pihaknya memberikan rekomendasi, harus dipastikan persoalan itu sudah berdasarkan penggalian data secara lengkap terlebih dahulu. "Memang ada jajaran pengawas yang ikut memperbolehkan pemegang e-KTPmencoblos tetapi hanya ada dua pengawas saja," terangnya lagi.

Supardi juga menegaskan dalam memberikan rekomendasi, Bawaslu bekerja tidak serampangan dan berdasarkan data fakta di lapangan. Selain itu pengawas TPS juga sudah dibekali dengan pengetahuan melalui bimtek.

Dari sekian banyak kasus PSLdan PSU yang muncul, penyebab dari pengawas TPS hanya ada dua kasus. Sebelumnya, Komisioner KPU Bantul, Musnif Istiqomah memaparkan beberapa kasus investigasi di lapangan kaitan rekomendasi pengawas TPS yang masuk ke KPU terkesan 'kopi paste'. "Laporan rekomendasi dari pengawas TPS yang masuk ke kami mengapa sama alias kembar," katanya. (Aje)