Jateng Editor : Ivan Aditya Selasa, 23 April 2019 / 10:38 WIB

Serikat Buruh Sukoharjo Terus Perjuangkan Revisi PP 78

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Buruh Sukoharjo selama empat tahun berturut sejak empat tahun terakhir terus memperjuangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab aturan tersebut tidak memihak buruh dan perjuangan tersebut akan dilakukan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei nanti. Buruh pada peringatan May Day tahun 2019 tidak akan melakukan demo besar.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) sekaligus Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno mengatakan, pada peringatan May Day Tahun 2019 buruh Sukoharjo tetap menempatkan revisi PP 78 Tahun 2015 pada prioritas pertama tuntutan pada pemerintah. Tuntutan tersebut sudah diajukan sejak empat tahun terakhir sampai sekarang belum digubris pemerintah.

Sukarno menjelaskan, penerapan PP 78 Tahun 2015 yang dianggap merugikan buruh karena menyangkut dengan upah. Dalam penentuan upah sesuai keinginan buruh Sukoharjo seharusnya menerapkan juga komponen struktur skala upah dan tidak hanya menggunakan PP 78 Tahun 2015 saja.

“PP 78 Tahun 2015 dalam penentuan upah merugikan buruh seperti tidak mempertimbangkan masa kerja buruh. Jadi jelas sangat merugikan karena buruh yang sudah puluhan tahun bekerja tidak dianggap pengabdiannya,” ujarnya kepada KRJOGJA.com.

Serikat buruh Sukoharjo sudah sering mengajukan tuntutan agar pada saat penentuan upah tidak hanya mengandalkan acuan PP 78 Tahun 2015 saja. Namun usaha tersebut gagal karena Pemkab Sukoharjo dan Apindo tetap memakai dasar PP 78 Tahun 2015 tersebut. “Serikat buruh Sukoharjo dan daerah lain tetap satu suara agar PP 78 Tahun 2015 direvisi agar nasib buruh lebih diperhatikan,” lanjutnya.

Pada May Day 2019 nanti buruh Sukoharjo juga mengajukan sejumlah tuntutan lain pada pemerintah dan perusahan. Seperti larangan penerapan status pekerja kontrak. Hal itu seharusnya sudah sejak lama tidak diperbolehkan namun tetap digunakan dan sangat nyata bentuk pelanggarannya.

Pekerja kontrak banyak ditemukan disejumlah perusahaan di Sukoharjo dengan berbagai jenjang usia. Serikat pekerja berharap pelanggaran tersebut harus dihentikan dan nasib buruh lebih diperhatikan dengan pemberian status pekerja tetap.

Tuntutan lain dari buruh pada May Day Tahun 2019 tidak kalah penting yakni berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebab bentuk pelanggaran tersebut masih banyak ditemukan disejumlah perusahaan. Buruh berhak mendapatkan jaminan masuk dalam kedua program BPJS.

“Khusus untuk tahun 2019 dalam peringatan May Day serikat buruh sangat menyayangkan adanya temuan PHK massal disalah satu perusahaan. Kenapa begitu karena buruh kehilangan pekerjaanya dan diperparah dengan masalah soal pembayaran pesangon harus diangsur sekitar tiga tahun,” lanjutnya.

Sementara itu serikat buruh Sukoharjo pada peringatan May Day 2019 akan melaksanakan kegiatan senam massal di halaman Setda Sukoharjo 1 Mei nanti. Total ada sekitar 1.500 peserta buruh akan mengikuti kegiatan tersebut. (Mam)