Jateng Editor : Danar Widiyanto Senin, 22 April 2019 / 19:50 WIB

Perda KTR, Belum Semua Kabupaten di Jateng Menerapkan

MAGELANG, KRJOGJA.com - Aturan mengenai keberadaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memperoleh perhatian Muhammadiyah Tobaco Control Centre (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang (UM Magelang). Dengan mengundang banyak pihak, MTCC bekerjasama dengan Aliansi Bupati dan Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di aula Fakultas Ilmu Kesehatan (FIkes) UM Magelang untuk membahas percepatan regulasi KTR dan pelarangan iklan rokok di Kota dan Kabupaten Magelang.  

Dalam kegiatan yang dibuka Rektor UM Magelang Ir Eko Muh Widodo MT ini juga menghadirkan nara sumber Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof Dra Yayi Suryo Prabandari MSi PhD. 

Kepada wartawan di sela-sela kegiatan, Ketua MTCC UM Magelang Dra Retno Rusdjijati MKes diantaranya mengatakan pihaknya sudah cukup lama melakukan pendampingan di Kota dan Kabupaten Magelang, namun di kedua wilayah ini hingga sekarang memang belum muncul.  

Informasi yang diperoleh menyebutkan Peraturan Walikota Magelang (Perwal) sudah siap, dan mungkin tinggal menetapkan. "Kami inginnya biar dipercepat, tetapi melalui gerakan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendorong agar pemerintah daerah segera merealisir regulasi tersebut," kata Retno. Sedang untuk Kabupaten Magelang belum memulai.

Hingga saat ini masih sedikit kota dan kabupaten yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di Jawa Tengah, baru 14 kota dan kabupaten yang telah memiliki Perda KTR dari 35 kota dan kabupaten yang ada. Kota dan Kabupaten Magelang termasuk daerah yang belum memiliki Perda KTR.
 
Agar Perda atau regulasi KTR segera terwujud di kedua wilayah tersebut, maka dibutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang dianggap mempunyai peran yang cukup besar adalah masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 PP Nomor 109 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (ayat 1). Peran serta tersebut dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat (ayat 2).(Tha)