DIY Editor : Ivan Aditya Minggu, 21 April 2019 / 04:11 WIB

Pengkloteran Berbasis Zonasi Kebijakan Pusat

YOGYA, KRJOGJA.com - Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kabid PHU) Kanwil Kementerian Agama DIY, Sigit Warsita menjelaskan, pengkloteran berbasis zonasi wilayah merupakan kebijakan pusat, yaitu kebijakan pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI. Sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berkewajiban melaksanakan regulasi tersebut dan tidak berani melangkah di luar ketentuan yang ada dalam regulasi.

“Keputusan itu mengikat ke daerah maka kami tentu harus menjalankan regulasi tersebut. Kalau tidak kami laksanakan, nanti dianggap tidak mampu menjalankan kewajiban,” kata Sigit Warsita saat menerima pengurus Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Forkom KBIH) DIY, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan ini H Suwardi (Ketua Forkom KBIH DIY) mengungkapkan, kegelisahan para pembimbing KBIH terkait dampak pengkloteran berbasis zonasi wilayah. Sebab, kalau kebijakan ini dilaksanakan, maka pembimbing KBIH akan kesulitan melaksanakan tugasnya membimbing jemaah sejak berangkat dan selama di Tanah Suci. Sebab, jemaahnya akan terpencar-pencar dalam sejumlah kloter alias tidak menyatu dalam satu KBIH lagi.

Sigit Warsita juga memahami kegelisahan para pembimbing KBIH. Karena itu dirinya menyatakan bersedia saat Forkom KBIH DIY menawarkan untuk mengadakan pertemuan dengan para pengurus KBIH di DIY.

Bahkan diharapkan para Kasi PHU Kantor Kemenag Kabupaten/Kota juga diundang. Dengan pihaknya bisa mensosialisasikan lebih jauh regulasi yang ada dan bisa berdialog dengan para stakeholders. “Insya Allah saya bisa setelah 2 Mei,” katanya.

Beberapa waktu sebelumnya Sigit Warsita juga menjelaskan, saat musim haji mendatang selama di Makkah penempatan jemaah haji juga dengan sistem zonasi yakni per embarkasi. Jadi masih mungkin di Makkah jemaah haji dimobilisir oleh pembimbing dari KBIH karena berada dalam satu zona (bisa satu hotel walau beda kloter).

Sigit Warsita juga menyebutkan Kabupaten/Kota masih bisa mengakomodir penggabungan (suami istri, anak orangtua/saudara kandung) yang beda alamat untuk digabungkan sebanyak 10%/kloter. Menurut Sigit Warsita masalah zonasi/wilayah merupakan kebijakan yang dilakukan melalui kajian mendalam dan sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tujuannya untuk terwujudnya pengisian kloter secara tertib, transparan dan akuntabel berdasarkan asas keadilan serta menjamin kepastian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji reguler. (War)