Peristiwa Agregasi    Sabtu, 20 April 2019 / 14:50 WIB

Bisakah Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme?

BERITA bohong atau yang lazim disebut hoaks marak tersebar selama musim Pemilu 2019. Berdasarkan data dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), sebanyak 900 ribu situs tercatat sebagai penyebar informasi hoaks. Jumlah tersebut termasuk situs pornografi, penipuan, perjudian, serta situs yang menyebar informasi palsu mulai dari bidang kesehatan, politik dan lainnya.

Jumlah itu meningkat dari tahun 2018 yang mana, pada tahun sebelumnya dalam tempo 10 bulan tercatat hanya 60-an informasi hoaks yang menyebar dan paling banyak berkaitan dengan isu politik.

"Dari 771 total konten hoaks yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kemkominfo, sebanyak 181 konten hoaks terkait isu politik, baik hoaks yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Tentu masih kuat dalam ingatan kita soal isu 7 kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kasus itu mulai ramai ketika salah seorang anggota partai politik meminta KPU untuk melakukan pengecekan terkait kabar tersebut. Hal itu disampaikannya melalui sosial media Twitter.

Padahal saat itu, KPU menyatakan belum mencetak surat suara. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ketua KPU, Arief Budiman hal itu hanya narasi palsu. Belum lagi soal kasus hoaks pemukulan Ratna Sarumpaet yang diduga dipukul oleh orang tak dikenal.

Isu ini bahkan menyeret sejumlah elite politik di Badan Pemenangan Nasional (BPN) tak terkecuali calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno. Belakangan diketahui hal itu kabar bohong, dan Ratna tidak dipukul melainkan usai menjalani operasi pelastik. Kasus ini pun masih dalam proses persidangan hingga saat ini, sertamerta masih banyak deretan hoax lainnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat fenomena hoaks semakin berkembang ketika mendekati pesta demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Menurutnya, mayoritas hoaks sangat erat dengan nuansa politis.

Dari distribusi hoaks tersebut kata Ray, sangat jarang ditemui berita palsu yang menyoal masalah selain politik. Rata-rata isi berita bohong itu, menyudutkan pemerintahan dengan tudingan miring.

Kendati demikian, kubu oposisi juga kerap menjadi korban hoaks. Akibatnya, tak jarang para pemilih muda atau biasa disebut kalangan milenial pada pemilu tahun ini bingung memilih calon pemimpinnya. Salah satu pemilih muda asal Kebayoran Vina Yulia (21) pun antusias untuk menggunakan hak pilihnya lantaran beberapa berita di media sosial rentan hoaks.


UU Terorisme untuk Antisipasi Hoaks

Mudahnya masyarakat mendapat kabar hoaks tidak terlepas dari laju informasi dan teknologi yang tinggi, hal itu tidak diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan itu, sehingga banyak yang menjadi korban.

Kabar hoaks itu membuat Menko Polhukam, Wiranto geram. Menurutnya, pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-undang Terorisme jika perbuatannya menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Menurutnya, ada kesamaan antara hoaks dan pelaku terorisme yakni menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Namun, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menentang keras pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang menyatakan penyebar hoaks dapat dijerat dengan Undang-undang Terorisme yang dinilai keliru.

Nasir menyebut penyebar hoaks hanya dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengacu pada mengacu pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Infografis Lipsus Pemilu 2019

"Kami tidak pernah berpikir bahwa penebar hoaks bisa dipidana dengan UU Terorisme. Bahwa Wiranto menyebutkan bahwa penyebar hoaks seperti teror, mungkin yang beliau maksud hoaks itu bisa membuat orang menjadi takut. Biasanya hoaks itu marak menjelang perhelatan politik, baik pileg, pilpres maupun pilkada," tuturnya kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Sebab lanjut Nasir, hoaks akan hilang tergantung para pemimpin dan masyarakatnya. Sementara itu, pengamat komunikasi UIN Jakarta, Rachmat Baihaky menilai, memberantas hoaks justru bukan sekadar melalui perangkat undang-undang saja, melainkan bagaimana caranya mencerdaskan masyarakat itu sendiri.

"Dengan begitu, semakin cerdas masyarakat, maka secara otomatis semakin besar peluang mereka untuk memilah dan memilih, menyebar atau mengonsumsi informasi yang datang," kata Rachmat. (*)