DIY Editor : Agus Sigit Sabtu, 20 April 2019 / 14:22 WIB

Muhammadiyah Serukan Rekonsiliasi Pascapemilu

YOGYA, KRJOGJA.com – Muhammadiyah menyerukan adanya rekonsiliasi nasional pascapemilu 2019. Dalam hal ini Muhammadiyah bisa  menjadi mediator untuk mendinginkan suasana pascapemilu. Selain itu, Muhamamdiyah akan  melakukan langkah-langkah serupa untuk rekonsiliasi.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Haedar Nashir dalam pertemuan pers di Kantor Jl Cik Ditiro, Kamis (18/4) siang. Haedar didampingi Anggota PP di antaranya  Agung Danarto,  Busyro Muqoddas,  Agus Taufiqurrohman dan Noordjanah Djohantini. Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Agung Danarto membacakan 10 pernyataan pers PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah menilai penyelesaian sengketa pemilu hendaknya diselesaikan secara hukum yang dijamin konstitusi disertai jiwa musyawarah. Tentu disertai jiwa musyawarah untuk kemaslahatan bersama sebagai karakter Bangsa Indonesia yang relijius, berbudaya luhur dan terkandung dalam sila keempat Pancasila. Muhammadiyah percaya, negara punya perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam berkontestasi.

“Kita perlu 'cooling down' Karena kami percaya situasi yang tampak membelah mungkin karena durasi proses pemilu yang cukup panjang. Maka kami tawarkan juga recovery atau pemulihan kerja produktif untuk meraih kemajuan Indonesia yang banyak tantangan. Kami kami mengajak seluruh bangsa dan elite bangsa melakukan rekonsiliasi nasional yang alamiah. Ini kepercayaan Muhammadiyah karena potensi rukunnya besar ketimbang disintegrasi,” katanya.

Anggota PP Muhammadiyah  saat penjelasan ‘damai  pascapemilu’  pada wartawan. Foto: Fadmi Sustiwi

Haedar menyebutkan, Muhammadiyah yakin dalam menyelesaikan masalah kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi di Pemilu 2019 tidak akan menggunakan cara lain selain jalur hukum tersebut. "Kita juga percaya bahwa masyarakat, elite dan kekuatan yang ada di kedua pasangan, termasuk mereka yang ada di barisan kontestasi pemilu itu tidak akan menggunakan usaha-usaha mobilisasi massa yang dapat mencederai," ujarnya.

Bangsa ini, kata Haedar  memiliki tradisi silaturahim. Karenanya, setelah pesta usai biasanya menurut Ketum PP Muhammadiyah akan ada langkah-langkah yang otomatis dari kontestan 01 dan 02 untuk bersilaturahim. Muhammadiyah memihta semua pihak menghormati pilihan rakyat yang secara resmi akan diumumkan KPU dengan jiwa besar, ksatria, lapang hati dan bijaksana. 

“Untuk itu Muhamamdiyah mengajak semua pihak untuk <I>cooling down<p> usai pelaksanaan Pemilu 2019. Semua pihak diminta menahan diri, menjaga ketenangan dan bersabar menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Karenanya, kontestan pilpres dan legislatif diminta tidak memberi pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif,” kata Haedar. Semua pihak lanjutnya  harus menghormati kerja penyelenggara pemilu yang menjadi institusi yang punya kewenangan untuk melakukan perhitungan dan nanti mengumumkan hasil. (Fsy)