Peristiwa Agregasi    Jumat, 19 April 2019 / 15:12 WIB

Lawan Diskriminasi Sawit UE, Pemerintah Gandeng Firma Hukum Asing

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah akan menggandeng firma hukum (law firm) asing untuk melawan diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa (UE). Kelapa sawit RI di klasifikasikan sebagai bahan bakar nabati tak berkelanjutan dan merusak lingkungan (Delegated Act), sehingga penggunaan biofuel yang berbasis kelapa sawit dilarang di kawasan tersebut.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pihaknya sedang berkonsultasi dengan lima firma hukum yang berasal dari berbagai negara.

 

Nantinya akan diputuskan satu firma hukum yang akan membantu Indonesia melakukan gugatan melalui World Trade Organization (WTO).

"Kita sedang konsultasi dengan beberapa calon firma hukum. nanti akan kita tetapkan siapa (yang dipilih)," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4.2019).

 

Dia menyatakan, lima firma hukum itu di antaranya ada yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Namun, dirinya enggan merinci secara jelas nama dari kelima firma hukum tersebut

"Ada dari mana-mana, tapi semua ada kantor perwakilannya di Belgia, salah satunya Sidney Austin. Tapi nanti urutannya yang lima kita rapatkan semua," jelasnya.

 

Oke mengatakan, konsultasi yang dilakukan bersama firma hukum yakni membahas substansi Delegated Act, di mana mempelajari apa yang bisa digugat dari keputusan yang diambil oleh Uni Eropa.

Dia menyebutkan, pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan dokumen untuk melakukan gugatan ke WTO. Namun, hal itu akan dilakukan saat keputusan Delegated Act resmi diterbitkan.

"Kita masih tunggu Delegated Act dipublish secara resmi. Itu perkiraan 15 Mei 2019. Tapi kita udah lakukan persiapan-persiapan," jelas dia. (*)