Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 19 April 2019 / 16:42 WIB

Pemda Diminta Tidak Obral Pendirian SMK Baru

JAKARTA, KRJOGJA.com - Sebanyak 2000 SMK hanya mempunyai murid 60 orang,maka sebaiknya pemda tidak mengobral pendirian SMK swasta baru.
Demikian Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad di Jakarta Kamis (18/4 2019).

Penyebab sekolah yang kekurangan murid ini, menurut dia, dipicu sumber daya minim, fasilitas terbatas, kekurangan guru, dan tidak ada koneksi dengan industri. "Sekolah seperti itu berpotensi tidak punya partner. Nanti anak-anaknya selesai, artinya bisa menganggur," ujar Hamid.

Hamid Muhammad meminta pemerintah daerah (pemda) tidak obral izin pendirian SMK swasta tanpa memerhatikan standar pelayanan minimal (SPM).

Jangan sampai SMK yang didirikan hanya menambah pengangguran baru dan akhirnya bangkrut karena tidak ada siswa.

“Pemda jangan sembarangan keluarkan izin mendirikan SMK. Harus diteliti dengan benar karena banyak SMK yang di ambang kebangkrutan karena jumlah siswanya sedikit,” kata Hamid dalam pengesahan 81 skema sertifikasi kualifikasi level II dan III untuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP PI) .

Kini Kementerian tengah mencari jalan keluar mencari persoalan ini. Menurut dia, sudah menjadi tanggung jawab kemeteriannya bersama dinas terkait, untuk melakukan penataan sekolah-sekolah yang tidak memenuhi pelayanan minimum.

"Kalau bisa dimerger, kami akan merger. Kalau mau beralih menjadi lembaga kursus, misalnya, akan kami selamatkan siswanya dan pindah ke sekolah lain," ujar dia.

Menurut Hamid, ada SMK yang sudah tak ada aktivitas pembelajaran lagi, sehingga saat menjalani Ujian Nasional, hanya ada dua murid.

"Itu yang kami imbau untuk selesai sampai di situ, kasihan anak-anaknya," ujar dia.

Menurut dia, SMK ini masih juga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini, kata dia, juga yang menjadi pertimbangan untuk ditata ulang.

"Mereka dapat itu [dana BOS], itu yang di minta pak Menko Perekonomian untuk segera ditutup. Tapi Kemendikbud tidak punya hak menutup sekolah," tegasnya .(ati)