DIY Editor : Agus Sigit Kamis, 18 April 2019 / 18:46 WIB

Apnas DIY Harap KPU Profesional Hitung Suara Pemilu 2019

YOGYA, KRJOGJA.com - Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY menyatakan sikap terkait penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 kemarin. Menilai sukses meski dengan beberapa catatan, Apnas DIY meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja secara profesional dalam penghitungan suara hingga nantinya mendapatkan real count yang objektif. 

Ketua Apnas DIY, Mirwan Syamsudin Syukur mengungkap pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan pemilu di mana masyarakat telah menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dengan menggunakan hak pilih. Apnas DIY yang melakukan pantauan secara langsung ke berbagai wilayah tak mendapati adanya gesekan antar pendukung yang membuat pemilu berjalan dengan aman dan sukses. 

“Kami secara langsung berjalan dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya tidak ada gesekan. Mestinya ini diikuti para elit politik dalam pelaksanaan pemilu ini maupun pemilu mendatang. Ini membuktikan masyarakat kita jadi guru baik bagi elit politik. Kami merasa perlu menyampaikan syukur atas terlaksananya pemilu yang baru saja kita gelar,” ungkapnya dalam konferensi pers di kawasan Mangkuyudan Kamis (18/4/2019). 

Meski demikian, Apnas DIY memberikan beberapa catatan penyelenggaraan pemilu 2019 lalu diantaranya sempat adanya kurangnya kartu suara, DPT bermasalah, keterlambatan surat suara hingga kerusakan surat suara. Profesionalisme KPU pun kini diharapkan tercipta saat masa penghitungan hasil suara yang baru akan diumumkan secara resmi pada Juni 2019 mendatang. 

“Kami berharap pada elit politik dan penyelenggara negara terutama KPU agar mencontoh kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Jangan menodai kepercayaan rakyat, yang telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kalau 01 yang dipilih masyarakat katakan itu, pun begitu kalau 02 yang dipilih maka katakan yang sebenarnya,” sambung dia. 

Sekretaris Apnas DIY, Syarif Tholib menambahkan pihaknya berharap penghitungan suara oleh KPU dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Terlebih, sejak kemarin banyak pihak yang terlena dengan hasil hitung cepat dan hitungan internal hingga mengklaim menjadi pemenang. 

“Quick count bukan alat ukur untuk kemenangan kontestasi politik, ini hanya salah satu instrumen. Kami berharap di sini, real count KPU harus objektif dan dapat diakses secara transparan. Ini penting dan jadi kewajiban KPU karena menggunakan dana rakyat. Jangan sampai nantinya ada saling tuding antar rakyat,” pungkasnya. (Fxh)