DIY Editor : Agus Sigit Kamis, 18 April 2019 / 20:31 WIB

Gagal 'Nyoblos', Mahasiswa Jogja Tuntut Pemilu Susulan

SLEMAN, KRJOGJA.com - Sejumlah mahasiswa DIY mengawal penuntutan hak suara  pemilu 2019 dengan mendirikan Aliansi Pejuang Hak Pilih (APHP) pada Kamis, (18/04/2019). Hal ini menjadi bentuk tindak lanjut hasil dialog antara masyarakat yang terancam golput dan sejumlah pihak terkait yang terjadi pada malam Rabu kemarin.

"Komposisi yang semalam ikut dialog memang kebanyakan pemegang A5 atau pendatang yang mayoritas adalah mahasiswa, tapi masyarakat asli yang harusnya masuk DPT tapi kemudian ternyata menjadi DPK dan ketika mau milih ternyata surat suaranya kehabisan juga bisa bergabung kesini", ungkap Alphatio Wijaya mahasiswa UGM jurusan Politik dan Pemerintahan.

Pantauan KRJOGJA.com dalam waktu singkat APHP berhasil mengumpulkan 265 untuk A5 softfile, 81 untuk yang kasus non A5 dan bentuk hard file sejumlah 200 formulir baik dari pendatang maupun masyarakat setempat yang juga kehabisan kartu suara. Berkas ini kemudian akan dilaporkan ke Bawaslu DIY pada pukul 14.30  siang ini.

Dimotori oleh 9 orang perwakilan mahasiswa dari lintas universitas dan latar belakang APHP ini berisi sekumpulan masyarakat yang merasa dirugikan hak pilihnya, berusaha melaporkan KPU Sleman untuk mengadakan Pemilu susulan. Mereka kemudian menggelar posko aduan dan keluhan di tiga tempat yaitu Gelanggang UGM, Gedung Thomas Aquinas Atmajaya, dan Kantor Kelurahan Caturtunggal.

"Ternyata banyak kasusnya, jadi ada yang males ngurus A5, tapi juga banyak yang udah ngurus di KPU yang buka di kampus-kampus tapi lama banget banget prosesnya akhirnya mereka ngurus ke KPU Sleman maupun kelurahan yang ternyata sama-sama tidak terfasilitasi" tambahnya.

Aliansi Pejuang Hak Pilih sendiri  merupakan kumpulan masyarakat sipil yang berjuang untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Selain itu aliansi ini juga mengklaim menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan salah satu Paslon ataupun kontestasi politik elektoral dan pileg.

"Kita sebenarnya tidak ada jaminan bisa milih atau gak, tapi kita berusaha membuka kanal-kanal aspirasi maupun keluhan untuk semua yang memiliki kendala. Kita tidak hanya buka posko tapi juga buka link yang kemudian akan kita klasifikasi kan masalahnya untuk disampaikan ke Bawaslu", pungkasnya. (KRA-10)