DIY Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 18 April 2019 / 16:20 WIB

'Korban' KPU Sleman Lapor Bawaslu

SLEMAN, KRJOGJA.com - Pasca gagal menekan KPU Sleman untuk tetap mengadakan pemungutan suara, sekumpulan anggota grup WhatsApp 'Korban KPU Sleman' kemudian mengambil jalur hukum. 

Dialog yang dilakukan antara pihak penuntut hak suara dan steakholder pemilu menyepakati untuk mengajukan 'sengketa protes' yang akan ditujukan kepada Bawaslu supaya diadakan pemilu susulan.

"KPU sudah tutup, kalo hari ini belum puas kita bisa lanjutkan besok pagi. Adek-adek bisa lapor ke Bawaslu untuk minta pemilu susulan. Terserah nanti Bawaslu mau cetak suara di Jakarta atau daerah," ungkap Apriyanto dari Aliansi Jogja Sehati dan Komite Kemanusiaan Yogyakarta ikut menengahi dialog alot kedua pihak.

BACA JUGA :

Derita Mahasiswa Pemilih A5 di Yogya, Menjadi Nomor Dua Hingga Tak Dapat Surat Suara

Sejak Awal KPU DIY Sudah Prediksi, Surat Suara Tambahan Tak Akan Cukup

 

"Sampe capek-capek ngurus A5 kami dihitung gak sebagai DPTb. Semua TPS mengatakan surat suara hanya sejumlah DPT dan 2 persen suara rusak, jadi kami tidak diakui?", tekan Ibrena Purba salah satu peserta dialog .

Dialog yang dilakukan di Kantor Kelurahan Caturtunggal pada Rabu malam (17/04/2019) dihadiri oleh pihak Ketua KPU Sleman, Komisioner KPU Sleman, Komisioner KPU DIY, Bawaslu Sleman dan masyarakat pemegang formulir A5 yang terancam golput.

Siti Ghoniyatun selaku Komisioner KPU DIY juga menambahkan "sengketa protes merupakan salah satu mekanisme Bawaslu yang maksimal prosesnya adalah 14 hari tapi diusahakan secepatnya. Bawaslu kemudian akan mengajukan persidangan dan keputusan dianggap sengketa atau bukan akan menentukan akan atau tidaknya dilaksanakan susulan pemilu", jelasnya.

"Siapkan data lengkap, gugatan gak bisa individu. KPUD Sleman tidak bisa menyelenggarakan pemilu susulan tanpa rekomendasi Bawaslu", jelas Abdul Karim Mustofa dari Bawaslu Sleman. Namun pendapatnya langsung disanggah para peserta yang mengaku telah mendapatkan 2 rekomendasi dari pihak Bawaslu.

"Formulir A5 adalah bukti kita, jangan berikan form  asli", tegas Elisabet menghimbau rekan-rekannya. Dialog ini diakhiri dengan pembentukan Aliansi Pejuang Hak Pilih dan pengumpulan fotocopy A5 untuk diserahkan kepada pihak Bawaslu sebagai bahan gugatan. (KRA-10)