DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 16 April 2019 / 08:53 WIB

Pemkot Yogya Berupaya Miliki Peta Tunggal Pertanahan

YOGYA, KRJOGJA.com - Persoalan pertanahan di wilayah Kota Yogya masih cukup kompleks. Pemkot Yogya pun kini tengah berupaya memiliki peta tunggal pertanahan yang terintegrasi dengan peta milik lembaga atau instansi lain yang berwenang. Langkah ini untuk memudahkan pengambilan kebijakan dan pelayanan ke masyaraka terkait pertanahan.

Menurut Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, dengan peta tunggal yang terintegrasi maka berbagai layanan yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, seperti pembayaran pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau kegiatan lain bisa dilakukan lebih mudah. "Upaya ini sudah kami awali kesepakatan bersama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)," katanya.

Heroe mengaku, peta pertanahan tersebut dapat berisi berbagai data tematik seperti nilai jual objek pajak, zona nilai tanah, peruntukan lahan, serta data lain. Hanya, data yang disajikan dalam peta tersebut harus didasarkan pada nomor induk kependudukan (NIK) untuk memudahkan pelayanan.

Peta tunggal pertanahan itu kelak juga akan diintegrasikan dalam aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai induk pelayanan berbasis digital yang dimiliki Pemkot Yogya. Akan tetapi, integrasi berbagai data itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Ada beberapa aplikasi atau data yang belum bisa disinkronkan. Kami tetap berupaya agar JSS ini menjadi aplikasi besar dalam mendukung layanan ke masyarakat termasuk informasi pertanahan," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Hari Setya Wacana, mengatakan kesepakatan bersama dengan STPN tersebut menjadi payung besar bagi berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot untuk mengikat kerja sama lebih lanjut. Sehingga setiap OPD yang membutuhkan data terkait pertanahan, bisa menjalin kerja sama dengan STPN sesuai kebutuhan masing-masing.

"Misalnya dinas kami membutuhkan data atau peta bidang untuk kebutuhan audit tata ruang atau OPD lain membutuhkan data nilai zona tanah untuk BPHTB, bisa berkolaborasi dengan STPN," jelasnya.

Selain itu, STPN juga akan melakukan uji petik pendataan pertanahan di salah satu kelurahan. Hanya, fokus pendataan masih dalam kajian, apakah untuk zona nilai tanah atau tema lain. (Dhi)