DIY Editor : Ivan Aditya Senin, 15 April 2019 / 18:53 WIB

Kemenag Segera Tindaklanjuti Penambahan Kuota Haji

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia sebesar 10 ribu yang diberikan langsung Raja Salman kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi.

"Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi," ucap Menag RI Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Senin (15/04/2019).

Hal tersebut menurut Lukman akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan DPR. Pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks, seperti halnya biaya penyelenggaraan.

Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu jemaah. Terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini sebesar Rp 35.235.602 atau setara USD 2,481.

“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp 7,039 Triliun untuk 204.000 jemaah. Itu artinya untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tidak kurang Rp 346 Miliar. Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” jelas Lukman.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang sedang berjalan.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” lanjutnya.

Di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah. Hal tersebut tentu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi) sudah penuh.

“Penambahan kuota tentu akan menambah kebutuhan hotel yang saat ini sudah banyak dipesan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia,” tutur Menag.

Untuk akomodasi di Makkah, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun 1440H/2019M. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah berdasarkan kelompok embarkasi, seperti Syisyah untuk Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG) dan Makassar (UPG). Raudhah bagi Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta - Pondok Gede (JKG).

Misfalah untuk Embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS). Jarwal diperuntukkan Embarkasi Solo (SOC), Mahbas Jin Embarkasi Surabaya (SUB), Rei Bakhsy Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan swrta Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP).

“Penyediaan akomodasi di Makkah yang saat ini sedang berjalan, sudah hampir final dengan skema zonasi. Karenanya, kemungkinan besar, khusus untuk tambahan 10 ribu ini tidak lagi menggunakan sistem zonasi,” jelasnya.

Selain akomodasi, kebutuhan lainnya yang harus disiapkan adalah terkait bus shalawat dan biaya angkut bagasi. “Semua membutuhkan biaya, baik direct maupun indirect. Karenanya, Kemenag akan segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan terkait penambahan kuota ini,” tandasnya. (Feb)