Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Senin, 15 April 2019 / 18:40 WIB

Pelunasan Tahap I Ditutup, Kuota Haji Reguler Tersisa 19.815 Jamaah

JAKARTA, KRJOGJA.com - Masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah haji reguler tahap I resmi ditutup, Senin (15/4) pukul 15.00 WIB. Hingga tenggat waktu yang ditentukan, masih ada 19.815 kuota haji yang belum terlunasi, yakni 18.316 kuota jemaah haji reguler dan 1.499 Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

"Jemaah haji Indonesia yang sudah melunasi BPIH pada tahap I berjumlah 184.195 atau 90,29 persen," ucap Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, Senin (15/4).

Dijelaskan Muhajirin, Maluku menjadi provinsi dengan persentase pelunasan terendah, yaitu 84,10 persen. Dari 1.082 kuota, sudah terlunasi 910 orang sehingga masih tersisa 172 jemaah. Sementara persentase pelunasan tertinggi dari provinsi Bangka Belitung mencapai 97,36 persen. Dari 1.061 kuota, sudah terlunasi 1.033 orang sehingga hanya tersisa 28 jemaah.

Provinsi dengan jumlah jemaah haji terbanyak yang sudah melakukan pelunasan, yakni Jawa Barat. Dari 38.567 kuota, sudah terlunasi 35.347 orang. Urutan berikutnya Jawa Timur dengan 30.737 orang dari kuota 35.034. Jawa Tengah berada di urutan ketiga, dengan jumlah jemaah melunasi 28.337 orang dari 30.225 kuota.

"Karena masih ada sisa kuota, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan membuka pelunasan BPIH Reguler tahap II pada 30 April – 10 Mei mendatang," tambahnya.

Kasubdit Pendaftaran Haji Reguler Hanif menjelaskan, pelunasan tahap kedua tidak lagi diperuntukan bagi jemaah haji yang diberi hak melunasi tahap I. Menurutnya, pelusan tahap II diperuntukan bagi jemaah haji yang masuk dalam enam kelompok, yakni jemaah haji yang berhak melunasi pada tahap I namun pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran, jemaah haji yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun 1440H/2019M yang sudah berstatus haji, jemaah haji yang akan menjadi pendamping bagi jemaah haji lanjut usia (minimal 75 tahun) yang telah melunasi pada Tahap I. "Syaratnya, pendamping harus terdaftar sebelum 1 januari 2017 dan terdaftar di provinsi yang sama," jelas Hanif.

Syarat keempat, jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orangtua yang terpisah. Syaratnya, jemaah yang akan digabungkan juga harus terdaftar sebelum 1 januari 2017 dan terdaftar di provinsi yang sama. Kelima, jemaah haji lanjut usia minimal 75 tahun per 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi dan terdaftar haji reguler sebelum 1 Januari 2017. "Jemaah haji yang masuk nomor porsi berikutnya berdasarkan database SISKOHAT sebanyak 5 persen dari jumlah kuota provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berstatus belum haji dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah (cadangan)," sebutnya. (Feb)