Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Senin, 15 April 2019 / 17:06 WIB

Warga Muhammadiyah Diminta Gunakan Hak Pilih

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta warganya menggunakan hak pilih dalam Pemilu 17 April besuk. Warga juga diajak berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pemilu. Sehingga menjadikan diri dan organisasi sebagai uswatun hasanah atau teladan terbaik dalam berdemokrasi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir mengemukakan hal itu dalam pertemuan pers di Gedung Dakwah Menteng, Senin (15/4). Dalam menyampaikan Pernyataan PP Muhammadiyah tentang Pemilu, Haedar didampingi pengurus lain Prof Dr Muhadjir Effendy, Prof Suyatno, Dr Abdul Mu’ti dan Dr Anwar Abbas.

“Untuk itu PP Muhammadiyah mengajak  seluruh pihak menggunakan hari-hari menjelang dan sesudah pemilihan sebagai peluang terbaik untuk secara bersama-sama menciptakan suasana yang betul-betul tenang, aman, damai, dan baik,” tandas Haedar. 

Maka, lanjut Ketum PP Muhammadiyah, manfaatkan waktu yang baik tersebut sebagai momentum menumbuhkan spiritualitas kolektif untuk merekat ikatan persaudaraan dan menurunkan tensi ketegangan politik. Sehingga pada hari pelaksanaan pemilu benar-benar kondusif.

Mendukung Pemilu yang dilaksanakan ‘Luber Jurdil’, Muhammadiyah meminta  siapapun yang memperoleh mandat rakyat hendaknya bersikap rendah hati, menjauhi euforia dan keangkuhan. Jadikan, pintanya., kepercayaan rakyat itu sebagai amanat dan tanggungjawab yang tinggi untuk kemajuan Indonesia. Bagi yang belum memperoleh mandat rakyat lanjut Haedar terimalah dengan lapang hati dan jiwa kenegarawanan yang tinggi. 

“Selaku kaum beriman semua amanat maupun hasil ikhtiar dalam politik maupun kehidupan pada umumnya harus disikapi dengan ketaqwaan, kesyukuran, kesabaran. Tentu juga  tawakal kepada Allah Yang Maha Kuasa yang mengandung hikmah dan ibrah penuh makna,” pesannya.

PP Muhammadiyah juga mengingatkan penyelenggara pemilu dan aparat negara menjalankan tugas sebaik-baiknya, sesuai peran masing-masing. “Sekaligus dapat menjawab kritik sebagian masyarakat yang meragukan kompetensi dan independensi melalui penyelenggaraan yang seksama dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional,” tambahnya Haedar. (Fsy)