Jateng Editor : Danar Widiyanto Senin, 15 April 2019 / 15:10 WIB

Tahap Penyidikan, Seorang Caleg Melanggar Aturan Kampanye

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Seorang Calon Anggota Legislatif (caleg) kedapatan melakukan pelanggaran tempat kampanye di masjid dan money politik karena membagikan uang. Kasus tersebut sudah ditangani petugas dan masuk tahap penyidikan. Caleg tersebut akan mendapatkan sanksi berat sesuai aturan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlaku.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto, Senin (15/4/2019) mengatakan, benar ada temuan kasus pelanggaran pemilu dilakukan oleh seorang caleg karena menggunakan masjid dan membagikan uang. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang sudah diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Bawaslu Sukoharjo melakukan penanganan kasus pelanggaran terhadap caleg tersebut dengan melibatkan pihak terkait. Pemeriksaan juga telah dilakukan dengan menanggil caleg bersangkutan. Selain itu juga diklarifikasi terhadap sejumlah saksi dan barang bukti.

"Ada temuan pelanggaran kampanye karena menggunakan tempat ibadah masjid di wilayah Kecamatan Kartasura. Soal nama caleg dan asal partai politik nanti saja kami sampaikan setelah ini," ujarnya.

Informasi yang didapat di lapangan kasus tersebut terjadi pada 5 Maret lalu disebuah masjir di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura. Pada saat itu warga sedang menggelar kegiatan pertemuan rutin ibu ibu PKK yang juga dihadiri seorang caleg.

Awalnya kegiatan berjalan normal seperti biasa dan materi yang dibahas yakni mengenai bank sampah. Namun di tengah acara caleg tersebut kemudian melakukan kampanye dengan mengarahkan warga untuk memilih caleg, capres - cawapres, membagikan kalender dan uang untuk kelompok masyarakat.

Atas kejadian tersebut caleg melanggar Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pasal 280 ayat (1) huruf h jo pasal 521 tentang larangan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, dan pasal 280 ayat (3) jo pasal 521 tentang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada kampanye pemilu. Saat ini, berkas kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kasus ini sudah masuk ke Tim Gakkumdu dan masih terus ke penyidikan," lanjutnya.

Berdasarkan bunyi pasal 521 UU No 7 tahun 2017, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i atau huruf j dipidana dengan pinda penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Kasi Pidum Kejari Sukoharjo Rohmadi mewakili Kajari Tatang Agus membenarkan ada kasus tersebut. Hanya saja, berkas perkara kasus itu masih di Kepolisian belum sampai Kejaksaan.

"Kami baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kalau untuk berkas masih di Polres Sukoharjo," ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Rifield Constanstien Baba mengatakan, kasus ini masih dalam penyidikan. "Benar ada kasus tersebut dan masih penyidikan," ujarnya. (Mam)