DIY Editor : Danar Widiyanto Senin, 15 April 2019 / 14:10 WIB

DPRD DIY Dukung Pemerintah Beri Uang Ganti Rugi untuk Warga TPST Piyungan

BANTUL, KRJOGJA.com - Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana kembali mendatangi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul Senin (15/4/2019). Yoeke menyampaikan dukungan agar pemerintah memberikan dana kompensasi ganti rugi pada warga dari Desa Bawuran, Kecamatan Pleret dan Desa Sitimulyo yang terganggu aktivitas pembuangan sampah.

Yoeke mengatakan DPRD DIY mendukung penuh upaya pemerintah untuk memberikan lima persyaratan yang disampaikan warga yakni jalan, bangket, drainase, lampu dan kompensasi. Menurut Yoeke, warga memiliki hak lantaran selama ini dilewati truk pembuangan sampah di TPST Piyungan dan menerima dampak secara langsung atas kondisi di lapangan.

“Kami dari dewan intinya kami mendukung sepenuhnya. Dalam rangka itu untuk menyelesaikan persoalan kami mendukung. Kami ingin masyarakat tidak terganggu dan TPST bisa berjalan sebagai mana mestinya. Masyarakat dalam hal ini baik hunian maupun persawahan karena jika hujan maka sawah beberapa hektare juga terkena dampak baik kotoran maupun plastik,” terangnya.

Dalam sidak yang dilaksanakan, Yoeke menyebut telah ada progres cukup baik dari pengelolaan TPST Piyungan. “Saat ini sudah ada dua dermaga dan jalan sehingga truk yang plat merah bisa lewat atas sementara plat hitam bisa lewat bawah. Tidak ada antrian mengular yang menyebabkan bau sampah pada pemukiman warga, hanya memang permasalahannya kalau hujan,” sambung dia.

Sementara Kasi Pengelolaan Sampah Balai TPST Piyungan Imam Sudiono mengungkap proses tender untuk pembangunan dermaga dan jalan lingkungan seperti yang diminta warga masih berjalan dan diharapkan selesai akhir April mendatang. Namun begitu, terkait permintaan warga lainnya, pihak Balai TPST Piyungan tak bisa memberikan kepastian lantaran berada di luar kewenangan mereka.

“Kalau yang dermaga dan jalan tembus lingkungan itu masih dalam proses tender dan akan selesai akhir April nanti untuk kemudian dibangun. Namun untuk permintaan lainnya, itu berada di luar kewenangan kami mungkin Dinas PU (Pekerjaan Umum) yang lebih memahami,” tandasnya. (Fxh)