Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 11 April 2019 / 17:42 WIB

Jumlah Hoax Malah Meningkat Jelang Pemilu, Menkominfo Prihatin

PADANG, KRJOGJA.com - Menteri Komunikasi dan Informatika,(Menkominfo)  Rudiantara prihatin menjelang pemilu 17 April 2019 berita tidak benar  (hoax) meningkat.

"Sejak Agustus 2018  tahun lalu,  berita tidak benar (hoax) yang sudah di identifilasi,  difalidasi dan verifikasi sebanyak 25. Ternyata semakin meningkat dan pada Maret 2019 lalu sudah mencapai 453 kali" kata Menteri Rudiantara usai Memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang.

Menurut mentri berita tidak benar atau hoax lebih banyak berkaitan dengan politik yang mencapai 23-25 persen. Persoalan politik yang leboh spesifik menyasar ke pilpres yang dialami oleh kedua pasangan calon baik nomor urut 01 maupun 02.  Namun,  tidak menjelaskan secara rinci,  pasangan mana yang lebih banyak mendapatkan berita tidak benar atau diserang oleh hoax.  

Karena itu Menkominfo mengajak masyarakat pemilih untuk sportif memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan dan tidak menjadi bagian penyebar erita tidak benar.   

"Dari jenis dan frekuensi yang muncul akhir-akhir ini, permasalahan penyebaran hoaks menjadi masalah bangsa Indonesia. Hoaks adalah musuh kita bersama. “Rumah Indonesia jangan sampai terbakar karena hoaks. Hoaks bukan hanya soal kepentingan politik 17 April saja, ini menjadi permasalahan Indonesia,” ungkapnya.


Menteri menjelaskan keberadaan hoaks di tengah kemajuan teknologi dan kecepatan internet saat ini lebih mudah tersebar di dunia maya. Banyaknya hoaks yang berkaitan dengan politik itu berkaitan dengan momentum penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Hoaks menjadi lebih masif persebarannya. Karena itu Kementerian Kominfo menggunakan berbagai cara dalam proses pemberantasan hoaks," tandasnya.
Upaya Kementerian Kominfo dalam menangani hoaks yang beredar di dunia Maya dengan identifikasi,validasi kemudian klarifikasi. 

Jika terbukti berita itu tidak benar, lanjut Menetri akan diumumkan bahwa  berita itu tidak benar (hoaks). Bahkan, sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur hukumannya. 

"Dalam UU ITE jelas aturan dan hukumannya. Mengatur kabar bohong yang tersebut dalam Pasal 28 ayat 1. Tak hanya itu, penyebaran informasi yang disengaja untuk menyebarkan kebencian antar individu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan juga bisa dikenakan UU ITE Pasal 28 ayat 2," jelasnya. (Ati)