Jateng Editor : Danar Widiyanto Selasa, 09 April 2019 / 13:50 WIB

Cermat dengan WNA, Tim Pora se Kabupatan Magelang Dibentuk

MAGELANG, KRJOGJA.com - Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kabupaten dan Kecamatan se Kanupaten Magelang dikukuhkan, Selasa (9/4/2019). Dengan didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Wonosobo I Gusti Ketut Arief Rachman Hakim maupun lainnya, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Jateng Ramli HS SE MAP memimpin acara pengukuhan yang berlokasi di RM Pakelan Magelang. Di forum ini Ramli HS juga berbicara di hadapan Tim PORA Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Magelang. 

Dikatakan Ketut Arief, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dimana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk kembali menambah jumlah negara-negara subjek Bebas Visa Kunjungan, hingga saat ini berjumlah total 169 negara. 

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa kebijakan ini perlu diambil untuk meningkatkan hubungan antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Rekayasa kondisi untuk peningkatan people-to-people contact melalui kebijakan Bebas Visa Kunjungan harus juga diiringi dengan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak. 

Segenap aparatur pemerintah dan juga masyarakat umum harus sadar bahwa terdapat potensi ekses negatif dari kemudahan perlintasan manusia, seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai, peningkatan tindak kejahatan transnasional, dan berbagai hal lainnya termasuk juga peningkatan jumlah para pencari suaka atau pengungsi. 

"Akan tetapi, kita tidak boleh terus menutup diri dari tren pemberian kemudahan perlintasan manusia hanya karena ketakutan kita akan dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Karena hal ini hanya akan mengorbankan tujuan utama kita, yaitu peningkatan perekonomian bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat," katanya sambil menambahkan yang diperlukan saat ini adalah kerja nyata yang terkoordinir dari seluruh pihak dalam peran dan bidangnya masing-masing untuk mengurangi ekses negatif yang mungkin timbul. 

Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ekses negatif ini ialah dengan upaya peningkatan penegakan hukum di bidang Keimigrasian. Penegakan hukum di bidang Keimigrasian sangat bergantung dari baik atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing oleh seluruh pihak. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan agar pengawasan orang asing ini dilakukan secara terkoordinir di antara instansi pemerintah yang terkait dengan orang asing melalui Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik di pusat, daerah maupun Kecamatan. 

Tim PORA tingkat Kabupaten meliputi Pemerintah Daerah, Polres, Kodim, Kejaksaan, BIN, BNN dan Kemenag serta Tim PORA Kecamatan se Kabupaten Magelang meliputi 21 Camat, 21 Polsek, 21 Koramil,  diharapkan dapat meningkatkan sinergitas diantara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing dalam hal pengawasan orang asing tersebut. Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing Instansi Pemerintah, dan juga aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan.

Sementara itu saat ditemui wartawan usai acara, Ramli HS diantaranya mengatakan di tahun 2019 sudah ada 37 orang asing di wilayah Jawa Tengah yang dideportasi hingga Bulan Maret 2019 ini. Sedang yang di-projusticia ada 2 orang. Dari 2 orang ini, satu sudah inkrah dan satunya lagi perkaranya sudah P-21.

Sedang selama tahun 2018 lalu ada 197 orang asing yang ada di Jawa Tengah yang dideportasi. Diantara mereka ada yang izin tinggalnya sudah habis masa berlakunya, ada yang menyalahgunakan perizinan keimigrasian maupun lainnya. Selain itu, ada 9 orang yang di-projusticia. Mereka semua sekarang sudah dikeluarkan.(Tha)