Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Senin, 08 April 2019 / 15:22 WIB

Menhub Targetkan 5 Pelabuhan Bebas Korupsi

JAKARTA.KRJOGJA.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan lima pelabuhan lain di Indonesia dapat mengikuti jejak Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah mendapat penghargaan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Kelima pelabuhan itu yakni Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Ambon atau Pelabuhan Sorong, Papua. "Tanjung Priok sudah menjadi daerah bebas korupsi, mereka sudah mendapatkan suatu apresiasi," kata Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 di Jakarta, Senin (08/04/2019).

Menhub menginginkan, bukan hanya Tanjung Priok saja yang mendapat prestasi bebas koruosi, tapi juga ada lima pelabuhan lain sebagai pelabuhan yang bebas korupsi. "Lima pelabuhan itu yaitu Surabaya, Semarang, Makassar, Belawan, Ambon atau Sorong,” ujarnya.

Menhub mengatakan, dengan menjadi wilayah bebas korupsi maka akan menciptakan integritas di pelabuhan tersebut, sehingga pelayanan dan kecepatan akan meningkat. Selain itu, komplain dari institusi lain maupun dari pelaku usaha dapat berkurang.

“Karena pelabuhan adalah motor dari kemajuan logistik suatu negara. Dalam catatan indeks logistik kita naik dari peringkat 63 ke 46. Satu prestasi yang baik, tetapi tidak cukup dengan itu, kita ingin terus mereformasi agar insan-insan Perhubungan ini memiliki suatu kontribusi yang baik,” tegas Menhub.

Lebih lanjut Menhub menambahkan, dengan menjadikan pelabuhan-pelabuhan bebas korupsi diyakini bahwa selain kinerja yang meningkat, maka akan juga terjadi kenaikan volume ekspor pada pelabuhan. "Apabila pelabuhan ini bisa memberikan kinerja yang baik dan melayani, ekspor-ekspor investasi itu akan berkembang di Indonesia," katanya.

Menurut Menhub, untuk mewujudkan hal tersebut tidak butuh anggaran, karena yang diperlukan hanya mengubah goal setting. Targetnya dalam 1-2 tahun hal ini dapat segera terlaksana. (Imd)