Ekonomi Editor : Tomi sudjatmiko Minggu, 07 April 2019 / 09:40 WIB

KPPU Desak Pemerintah Batalkan Impor Bawang Putih

JAKARTA, KRJOGJA.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  menginginkan pemerintah membatalkan rencana impor bawang putih oleh Bulog tanpa wajib tanam 5 persen dari kuota impor.   Selain itu Komisi menyelidiki pula dugaan kelambanan seleksi Rekomendasi Impor  Produk Hortikultira (RIPH) terhadap importir yang sudah melakukan wajib tanam. 

“Komisi mencari tahu, apakah ada kesengajaan kelambanan proses, sehingga menimbulkan kondisi keterpaksaan menunjuk Bulog. Atau ada miss juga kenapa perencanaannya RIPH-nya jadi molor. Jadi kita masih pelajari hal itu, sebelumnya kita berikan rekomendasi. Jangan sampai impor oleh Bulog itu justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain "nakal" katanya Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, Sabtu (6/4).

Dikatakan,  pihaknya memang memantau penunjukan impor oleh Bulog ini. Dan, terhadap kebijakan tersebut. pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dipanggil.

KPPU mengakui, keistimewaan impor bawang putih kepada Bulog sejatinya dapat dipahami, jika keadaan tersebut benar-benar darurat. Jika tidak, seharusnya impor tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jangan juga pelaku swasta yang melakukan impor, untuk menghindari kewajiban menanam lima persen meminjam tangan Bulog. Artinya sudah tidak lagi dalam persaingan yang sehat dengan pelaku usaha importir yang lain," kata Guntur.  

Sebelumnya  Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana, mengatakan, ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IV meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberikan data pendukung yang menunjukan negara dalam keadaan darurat ketersediaan bawang putih. 

Jika tidak, Dewan meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak menanggapi Rekomendasi Impor Produk Holtikultura yang diberikan Kementan.  Apalagi, kini operasi pasar digelar, menunjukkan adanya stok. 

"Kalau tidak bisa memberikan data pendukung, Kemendag jangan keluarkan izin impor Bulog itu. Karena akan merusak persaigan usaha. Kecuali ada darurat baru bisa,” tegasnya.

Azam menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2017 tentang RIPH, wajib menanam 5 persen dari kuota impor. Jika tidak, penugasan Bulog dapat merusak sistem perdagangan Indonesia. Ia  meminta, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman konsisten terkait regulasi yang dikeluarkannya. ( Lmg)