Jateng Editor : Ivan Aditya Kamis, 04 April 2019 / 15:49 WIB

Ratusan Badan Usaha Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Ratusan Badan Usaha di Karesidenan Surakarta menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan taksiran sekitar miliaran rupiah. BPJS Ketenagakerjaan segera melayangkan surat teguran agar badan usaha tersebut segera melaksanakan kewajibannya.

Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Rafik Ahmad saat mengisi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya Sukoharjo, Kamis (04/03/2019) mengatakan, ada sekitar 20 persen dari total 4.200 badan usaha di Karesidenan Surakarta kecuali Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tunggakan terjadi sejak cukup lama karena badan usaha tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya terhadap tanggungan pekerja atau tenaga kerjanya.

Diperkirakan nilai tunggakan berasal dari ratusan badan usaha tersebut sekitar miliaran rupiah. Nilai tersebut sangat besar karena berasal dari beberapa badan usaha dengan jumlah pekerja banyak.

BPJS Ketenagakerjaan Surakarta sudah mengambil langkah atas kondisi tersebut dengan melakukan pendataan riil terhadap badan usaha yang menunggak. Selain itu segera mengirimkan surat teguran kepada badan usaha yang memiliki tunggakan.

Isi surat teguran berkaitan dengan kewajiban badan usaha untuk segera melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran harus dilakukan secepatnya oleh badan usaha sebagai bentuk perlindungan kepada para pekerjanya. Hal itu penting mengingat para pekerja merupakan pihak yang akan menerima dari tanggungan atau sebagai penerima manfaat.

"Artinya apabila terjadi sesuatu pada pekerja atau karyawan atau tenaga kerja di badan usaha karena kecelakaan kerja misalnya maka BPJS Ketenagakerjaanya akan ditunda pemakaiannya sampai ada pelunasan," ujarnya.

Program BPJS Ketenagakerjaan ini mengcover kecelakaan kerja, pensiunan, dan lain sebagainya. Peserta juga tidak diwajibkan hanya badan usaha saja. Misal pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pekerja informal juga dipersilahkan mengajukan pendaftaran.

"Pengendara online, pedagang pasar, pelaku usaha kecil, boleh mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini. Kami terus melakukan sosialisasi terkait hal ini. Sekarang ini potensi pengusaha kecil dan pekerja informal juga cukup tinggi mengikuti BPJS ini," lanjutnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta Yosef Rizal mengatakan, pihaknya menggelar kerjasama dengan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sukoharjo agar pelaku UMKM di Sukoharjo mau ikut masuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Potensi pelaku UMKM Sukoharjo sangat besar dan harus mendapatkan perlindungan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan Surakarta berharap setelah digelar sosialisasi maka semakin banyak peserta termasuk dari pelaku UMKM Sukoharjo. Mereka sekarang sedang diberikan pemahaman tentang pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. (Mam)