Peristiwa Editor : Agus Sigit Selasa, 02 April 2019 / 14:56 WIB

Soal Peraturan Tentang PPPSRS, Hendaknya Dikaji Ulang

JAKARTA, KRJOGJA.com - Kontroversi terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun, dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik terus berlanjut karena dikhawatitkan adanya sekelompok orang demi kepentingan pribadi dan golongan yang ingin mengelola Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). 

Pernyataan itu disampaikan pengamat hukum properti, Erwin Kallo dalam seminar rumah susun di Jakarta, Selasa (2/4/2019). Hadir dalam seminar ini Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Mualim Wijoyo dan advokat Razman Arif Nasution.

Pada pemaparannya Erwin menyebutkan, potensi dana dari biaya pengelolaan gedung atau Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dalam sebulan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. "Peraturan ini diduga dijadikan alat bagi oknum-oknum yang memang punya niat menguasai P3SRS. Dalam Pergub tersebut mewajibkan pengembang apartemen mengembalikan pengelolaan ke warga," ungkapnya.

Secara sistematis, menurut Erwin, terlihat upaya oknum-oknum untuk merebut pengelolaan P3SRS. Nuansa itu ada dan terlihat terstruktur. "Ada oknum-oknum yang berlindung di balik Pergub 132, yang ternyata mereka juga memiliki apartemen dan ingin merebut pengelolaan,'' tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia Mualim Wijoyo mengatakan, ada salah kaprah lantaran menginginkan pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan saat pengembangan dan pengelolaan apartemen. Pengembang menginginkan apartemen/rusun yang dibangunnya bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik. 

Jika pengelolaannya tidak baik, maka nama pengembang yang akan tercoreng dan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen di masa yang akan datang. Para pengembang menolak aturan one man one vote yang justru diamanatkan dalam Permen No 23/2018 dan Pergub No 132/2018. “Sedangkan UU 20/2011 Pemilihan Pengurus PPPSRS tidak diamanatkan, namun Permen 23/2018 dan pergub 132/2018 justru menambahkan hal tersebut, menurut saya itu bertentangan dengan UU,” tandas Mualim. (Ful)