DIY Editor : Danar Widiyanto Sabtu, 30 Maret 2019 / 01:30 WIB

BPJS Kesehatan Lebih Banyak Obati Orang Kaya, Benarkah?

YOGYA, KRJOGJA.com - Diskusi terkait jaminan kesehatan diadakan di DPRD DIY oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jumat (29/3/2019). Fakta menarik mencuat di mana BPJS Kesehatan yang jadi satu-satunya jaminan kesehatan masyarakat sesuai undang-undang ternyata lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang dengan kategori ekonomi kaya. 

Pakar Jaminan Sosial Laksono Trisnantoro mengungkap komponen yang dijamin selama ini adalah layanan pemeriksaan dan obat. Orang kaya dan orang miskin menurut dia memang sama mendapatkannya namun yang membedakan adalah saat pasien menjalani rawat inap di mana pun kelasnya. 

"Pasien orang kaya lebih lama menjalani rawat inap dibanding orang miskin. Kalau dari kalangan orang kaya tidak ada persoalan material saat menjalani rawat inap lebih dari satu minggu. Tetapi menjadi persoalan bagi pasien dari kalangan orang miskin,” ungkap pria yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan UGM ini. 

Bagi keluarga miskin, menunggu pasien selama rawat inap di rumah sakit secara otomatis juga mengorbankan waktunya bekerja. “Tidak bekerja berarti tidak mendapatkan uang. Maka tidak heran dirawat inap dua-tiga hari saja sudah ingin pulang meski penyakitnya belum sembuh benar. Belum lagi transport dari rumah ke rumah sakit, ya BPJS Kesehatan itu lebih banyak dimanfaatkan orang kaya,” imbuhnya. 

Dalam dialog tersebut, Laksono juga menyampaikan kritik tidak adanya koordinasi baik antara BPJS Kesehatan dengan Pemda DIY terkait data warga DIY yang mendapatkan layanan BPJS. Hal tersebut membuat apa yang dilakukan BPJS terkesan tak transparan dan hanya melulu menyampaikan defisit saja. 

“Selama ini yang kita tahu hanya informasi defisit dari BPJS untuk membayar rumah sakit. Harusnya ada data jumlah warga yang sakit dan menghabiskan banyak anggaran tersebut untuk aksi kampanye hidup sehat. Jadi Pemda tahu dan membuat program tepat kepada masyarakat,” tandasnya. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie mengatakan, saat ini masih ada 4,8 persen warga DIY yang belum tercover BPJS Kesehatan dan menggunakan Jamkesos yang sebenarnya tak lagi diperbolehkan perundangan. Kebijakan Jamkesos tetap diberlakukan karena masih banyak warga DIY yang membutuhkan dengan total anggaran Rp 58 miliar. 

"Catatan kami masih ada 178 ribu warga yang mengurus surat keterangan tidak mampu karena tidak bisa tercover BPJS. Kita layani dengan bantuan Jamkesos,” ungkapnya. 

Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Agus Sumartono mengatakan masih lemahnya koordinasi antara Pemda DIY dengan BPJS Kesehatan. "Anggaran untuk warga yang belum tercover (di BPJS Kesehatan) harus tersedia di Pemda melalui program Jamkesos. Memang tidak terintegrasi namun demi kebaikan kita berusaha mempertahankan anggaran untuk Jamkesos," pungkasnya. (Fxh)