Jateng Editor : Ivan Aditya Selasa, 26 Maret 2019 / 15:35 WIB

Perangkat Desa dan Ancaman Pidana Pemilu

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo mengingatkan kepada para perangkat desa (perdes) untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan Pemilu, baik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD maupun Pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres). Mengingat keterlibatan ini akan ada ancaman pidana Pemilu.

Peringatan ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Nur Kholiq SH SThI MKn dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan mitra kerja sekretaris desa (Sekdes) se Purworejo. “Keterlibatan Sekdes atau Perdes dalam kampanye bisa dijerat pidana Pemilu sesuai Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” katanya, Selasa (26/03/2019).

Dalam pasal itu lanjut Nur Kholiq, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, kepala desa (Kades), perdes dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) yang melakukan kampanye akan dipidana kurungan paling lama satu tahun. Dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Sekdes bisa menjadi subjek hukum pidana Pemilu. Dengan demikian, semua perdes tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye. Kami juga perlu mengingatkan pendamping lokal desa juga tidak boleh terlibat dalam kampanye,” tegas Kholiq.

Dalam pelaksanaan Pemilu lanjut Kholiq, tugas Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu lebih mengedepankan mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran Pemilu. Bawaslu juga memiliki wewenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. “Jika nanti ditemukan Sekdes atau perdes lainnya mengikuti kampanye maka Bawaslu tidak memiliki beban apapun untuk melakukan penindakan karena sudah disosialisasikan,” akunya. (Nar)