Jateng Editor : Danar Widiyanto Senin, 25 Maret 2019 / 17:51 WIB

Proyek Jalan Sugihan - Paluhombo, Pemkab Sukoharjo Ajukan Dana Rp 118 M

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pemkab Sukoharjo mengajukan anggaran sebesar Rp 118 miliar melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD 2019 karena dalam APBD 2019 murni belum dianggarkan. Anggaran diajukan untuk pembebasan lahan karena Pemkab Sukoharjo pada tahun 2019 ini berencana akan kembali melaksanakan proyek peningkatan Jalan Sugihan - Paluhombo di Kecamatan Bendosari. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa, Senin (25/3/2019) mengatakan, Pemkab Sukoharjo secara resmi sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 118 miliar melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD 2019. Anggaran diajukan karena pada APBD 2019 murni belum dimasukan. Kebutuhan anggaran dilakukan untuk pembebasan lahan. Sebab Pemkab Sukoharjo memiliki proyek pembangunan berupa peningkatan Jalan Sugihan - Paluhombo, Bendosari.

Pemkab Sukoharjo sendiri sebenarnya sudah merencanakan dan merealisasikan pembebasan lahan untuk proyek peningkatan Jalan Sugihan - Paluhombo, Bendosari pada tahun 2018 lalu. Namun pada saat pelaksanaan ternyata ada kendala dimana warga pemilik tanah keberatan terhadap nilai besaran uang yang diberikan. Warga kemudian mengajukan gugatan masalah tersebut ke ranah hukum. 

Proses hukum sampai sekarang masih berjalan ditingkat pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan anggaran yang disediakan Pemkab Sukoharjo pada tahun 2018 belum digunakan untuk membayar warga pemilik tanah. Anggaran kemudian dikembalikan lagi ke kas daerah.

Pada tahun 2019 ini Pemkab Sukoharjo tetap melakukan persiapan dengan menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan. Anggaran baru akan digunakan apabila masalah hukum dengan warga pemilik tanah selesai.

"Proses ganti rugi lahan melewati tahun anggaran sehingga ada perbedaan waktu antara proses hukum dan proses keuangan. Karena sudah melewati 2018, dan hak budjeting ada di DPRD, maka Pemkab mengajukan mekanisme mendahului Perubahan APBD 2019. Hal itu dilakukan karena dalam APBD 2019 murni anggaran untuk pembebasan lahan Jalan Sugihan-Paluhombo belum ada," ujarnya.

Anggaran yang diajukan Pemkab Sukoharjo melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD 2019 sama dengan yang sebelumnya sudah dianggarkan pada tahun 2018 lalu untuk pembebasan lahan sebesar Rp 118 miliar. Karena tahun lalu belum digunakan maka diminta kembali untuk dipakai pada 2019 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo Suraji mengatakan, dalam proses proyek peningkatan ruas jalan Sugihan - Paluhombo, Kecamatan Bendosari tugas dan kewenangan diserahkan ke instansi terkait. Pemkab Sukoharjo memiliki kewenangan berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk pengadaan tanah menjadi kewenangan BPN Sukoharjo.

Suraji menjelaskan, proses sejak awal sudah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo dengan melibatkan BPN dan instansi lain. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni sosialisasi dan musyawarah bersama warga untuk menentukan bentuk ganti rugi. Artinya dalam musyawarah tersebut ditentukan mengenai bentuk ganti rugi yang akan diberikan pemerintah kepada warga terdampak. Apakah tanah yang dimiliki warga akan diganti dengan tanah atau uang. 

Hasil musyawarah telah memutuskan bentuk ganti rugi dari pemerintah kepada warga berupa uang. Nilai angka untuk pengadaan tanah ditentukan oleh BPN Sukoharjo bersama tim appraisal memutuskan sebesar Rp 250 ribu - Rp 300 ribu permeter persegi. Nilai harga tersebut mendapat penolakan dari warga karena dianggap terlalu rendah dan minta dinaikan menjadi Rp 600 ribu permeter persegi. Penolakan warga dilakukan dengan mengajukan gugatan ke PN Sukoharjo.

Suraji menegaskan, dalam musyawarah dengan warga tidak disebutkan untuk membahas besaran nilai harga tanah. Sebab penentuan nilai harga menjadi kewenangan BPN Sukoharjo. "Berbeda dengan pengadaan tanah sistem sederhana dimana pada sistem ini ada musyawarah penentuan nilai harga tanah," ujarnya.

Pengadaan tanah dengan sistem sederhana adalah pemilik tanah sedikit dan tidak massal, bisa dilakukan musyawarah. Namun apabila jumlah massal maka penentu harga di tim appraisal. Pada pembangunan proyek peningkatan ruas jalan Sugihan - Paluhombo, Kecamatan Bendosari ini jumlahnya massal karena melibatkan sekitar 400 bidang tanah karena itu penentu harga diserahkan ke BPN dan tim appraisal.(Mam)