Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 21 Maret 2019 / 17:07 WIB

Pemerintah Diminta Cabut ‘Penugasan’ Impor Bawang Putih

SEMARANG, KRJOGJA.com - Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan, pemerintah harus membatalkan kebijakannya memberikan kewenangan bagi Bulog untuk melakukan impor bawang putih, karena dengan kebijakan tersebut Bulog bisa mengimpor 100 ribu ton bawang putih tanpa harus kembali menanam 5 persen sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017.

Uchok Sky Khadafi  kepada wartawan di Semarang Rabu khawatir jika pemberian ‘diskresi’ ini bakal memicu persaingan tidak sehat antara importir bawang putih dengan Bulog. Bahkan menurut Uchok, kebijakan ini bisa membuat swasta yang hidupnya bergantung pada usaha di bidang impor bisa mati.

“Untuk itu pemerintah harus mencabut atau membatalkan pemberian ‘diskresi’ kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih tanpa perlakuan yang sama dengan importir. kebijakan tersebut jelas tidak sehat. Kalau Pemerintah begitu caranya, bikin saja BUMN sebanyak- banyaknya dan swasta dimatikan. Belum lagi bagaimana nasib petani bawang putih lokal nantinya. CBA juga minta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI untuk menyelidiki, ada apa di balik kebijakan yang jelas tidak sehat ini,” tegas Uchok.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai, impor 100 ribu ton bawang putih oleh Bulog merupakan langkah terpaksa, karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang hampir 90 persen impor. Rusli juga mengakui dampak dari kebijakan ini bakal memunculkan ketidakpuasan dan kecemburuan dari kalangan importir.

Jika Bulog melakukan impor tanpa dikenakan kewajiban tanam 5 persen, dikhawatirkan importir yang merasa tidak puas akan mengadu ke World Trade Organization (WTO). Hal itu pernah terjadi pada importir susu. Saat itu importir susu dipaksa untuk bermitra dan ini dianggap membatasi mereka, sehingga persoalan tersebut dibawa ke WTO, karena dampak dari persaingan yang tidak sehat. (Bdi)