Jateng Editor : Ivan Aditya Kamis, 21 Maret 2019 / 15:37 WIB

Musrenbang Harus Serap Aspirasi Bawah

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RPKD) Tahun 2019 harus menyerap aspirasi dari bawah. Usulan masyarakat harus diperhatikan agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh sesuai kebutuhan.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan hal itu saat membuka pelaksanaan kegiatan Musrenbang RPKD Tahun 2019 di Pendapa Graha Satya Praja (GSP) Setda Sukoharjo, Kamis (21/03/2019). Dijelaskannya aspirasi dari bawah dengan menggelar musyawarah bersama masyarakat untuk merencanakan program pembangunan sangat diperlukan. Hal itu penting karena Pemkab Sukoharjo sangat membutuhkan masukan mengenai kegiatan fisik yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang harus memperhatikan prinsip kesetaraan, musyawarah dialogis dan membuat perencanaan secara menyeluruh. Dengan demikian maka pembangunan bisa terlaksana sebagai bagian pemenuhan kebutuhan daerah dan masyarakat. “Rencana pembangunan yang aspiratif dalam hal ini mengedepankan aspirasi dari bawah, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Musrenbang RPKD tahun 2019 yang dilaksanakan sekarang akan dijadikan acuan bagi Pemkab Sukoharjo dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 mendatang. Karena itu perencanaan program harus matang. Tidak terkecuali dengan meminta informasi dari masyarakat. Masukan sangat diperlukan agar pembangunan tahun depan dapat tersusun dengan baik.

Asisten II Sekda Sukoharjo Widodo mengatakan, tema Musrenbang RKPD Tahun 2019 adalah Mewujudkan Peningkatan, Penguatan Kemandirian Ekonomi Daerah Didukung Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Musrenbang RKP Tahun 2019 digelar untuk mencermati dan memverifikasi program dan kegiatan yang sudah dimasukan dalam program RKPD Tahun 2020.

Verifikasi sangat penting dilakukan untuk melihat apakah program yang sudah direncanakan telah dimasukan. Begitu juga sebagai antisipasi adanya kekurangan pada saat pelaksanaan penyusunan program dalam Musrenbang.

Widodo menjelaskan, di dalam Musrenbang RKPD Tahun 2019 ini ada beberapa prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2020 mendatang. Karena itu prioritas tersebut harus dilaksanakan pertama.

“Program prioritas inilah yang harus segera ditentukan agar pembangunan di tahun 2020 dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya program lainnya juga ikut dilaksanakan,” ujarnya.

Sebelum pelaksanaan pembangunan penting juga dilakukan penyusunan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu Musrenbang menjadi bagian penting informasi berdasarkan sumber penganggaran pembangunan. Apakah sepenuhnya ditanggung APBD daerah atau meminta bantuan APBD Provinsi atau APBN Pusat. (Mam)