DIY Editor : Agus Sigit Kamis, 21 Maret 2019 / 03:14 WIB

Antisipasi “Lansia Booming” 2025, DPD RI Gagas Revisi UU Lansia

BANTUL, KRJOGJA.com - Generasi Baby Booming yang lahir periode 70-80-an akan menyebabkan munculnya kondisi lonjakan generasi lanjut usia atau disebut “Lansia Booming” di periode tahun 2035. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi masalah bagi negara apabila tak dipikirkan sejak saat ini melalui perundangan. 

Saat ini lansia menduduki persentse 8 persen dari jumlah penduduk Indonesia yakni 23,4 juta orang. BAPPENAS prediksi pada 2020 mendatang jumlahnya menjadi 30 juta dan terus meningkat menjadi 16 persen pada 2035. Di sisi lain, saat ini perhatian Indonesia terhadap kesejahteraan lansia masih jauh tertinggal yakni di posisi 74 dari 90 negara. 

Hal tersebut yang mendasari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite 3 menggagas Rancangan Revisi Undang-Undang Pembinaan Lansia nomor 13 tahun 1998. Saat ini, DPD sedang dalam proses menjaring masukan dan aspirasi salah satunya di Pemda DIY. 

Rabu (20/3/2019) siang, Komite 3 yang terdiri dari Afnan Hadikusumo senator wakil DIY bersama anggota lainnya seperti Dr Abdul Aziz Khafia, KH Ahmad Sadeli Karim hingga Emilia Contessa mendatangi Panti Sosial Tresna Wredha Budi Luhur di kawasan Kasongan Bantul. DPD mencermati program dan kondisi yang terjadi di DIY di mana angka harapan hidup masyarakatnya tertinggi di Indonesia meski angka kemiskinan juga tinggi. 

Afnan Hadikusumo mengungkap kondisi DIY yang unik akan diselami Komite 3 DPD untuk merevisi perundangan Pembinaan Lansia. Menurut dia, pembinaan lansia harus segera dibahas dan dilindungi dalam bentuk payung hukum sebelum 2035 mendatang. 

“Kecenderungan saat ini orang tak peduli dengan orang tua karena dinilai dari produktivitas yang rendah. Padahal 2025 nanti Indonesia akan punya banyak lansia sebagai efek Baby Booming yang lahir tahun 70-80-an. Ini yang kemudian melatarbelakangi DPD merancang RUU Pembinaan Lansia,” ungkapnya usai jaring masukan bersama Pemda DIY. 

Dalam rancangan tersebut menurut Afnan banyak hal dibahas diantaranya pemaksimalan peran lansia hingga reward and punishment bagi keluarga dengan lansia. “Di Singapura dan Jepang misalnya, lansia masih diberikan pekerjaan seperti mengatur antrean orang atau menyapu di gedung-gedung publik seperti bandara. Ini harus diatur juga di Indonesia karena negara bisa memberikan santunan,” ungkapnya lagi. 

Sementara terkait kondisi di DIY, Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY, Arofa Noor Indriyani menyampaikan filosofi Mikul Dhuwur Mendem Jero dikedepankan dalam menangani masalah lansia. Keluarga menurut dia memiliki peran lebih besar sementara panti sosial adalah jalan terakhir jika tak lagi ada pilihan. 

DIY menurut Arofa kini tengah memperjuangkan kartu jaminan layanan kesehatan khusus lansia setelah sebelumnya menyelesaikan untuk disabilitas. “Harapan kami, tak berhenti di DIY saja tapi bisa diangkat ke nasional sebagai bukti bakti kita kepada senior dan persiapan bagi kita saat memasuki pensiun,” ungkapnya. (Fxh)