Jateng Editor : Ivan Aditya Rabu, 20 Maret 2019 / 12:39 WIB

Bawaslu Sukoharjo Temukan 162 Pelanggaran Kampanye

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Sebanyak 162 pelanggaran Pemilu 2019 ditemukan oleh Bawaslu Sukoharjo dalam bentuk kegiatan sosialisasi atau kampanye dari calon anggota legislative (caleg) tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Petugas terpaksa menghentikan kampanye sebelum caleh melengkapi berkas izin resmi.

Anggota Bawaslu Sukoharjo Divisi Hukum dan Data Informasi Muladi Wibowo mengatakan, Bawaslu Sukoharjo memperketat pemantauan kampanye Pemilu 2019. Partai politik (parpol) dan caleg tetap wajin melengkapi izin resmi apabila ingin menggelar kegiatan kampanye.

Hasil pemantauan sejak Desember 2018 hingga 4 Maret 2019 diketahui total ada 162 pelanggaran ditemukan Bawaslu Sukoharjo disemua wilayah di Sukoharjo. Temuan paling banyak berada di Kecamatan Grogol sebanyak 60 kegiatan kampanye.

Pelanggaran terbanyak lainnya ditempati Kecamatan Nguter 48 kegiatan kampanye, Kecamatan Baki 16 kegiatan kampanye, Kecamatan Kartasura 13 kegiatan kampanye, Kecamatan Tawangsari tujuh kegiatan kampanye, Kecamatan Weru enam kegiatan kampanye, Kecamatan Sukoharjo Kota lima kegiatan kampanye, Kecamatan Bulu empat kegiatan kampanye, Kecamatan Gatak dua kegiatan kampanye, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban masing masing satu kegiatan kampanye.

Baik parpol dan caleg mereka dipastikan sudah mengetahui aturan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye berupa izin resmi. Apabila dilanggar maka Bawaslu Sukoharjo bertindak tegas dengan menghentikan paksa kegiatan kampanye tanpa STTP. Selain itu proses selanjutnya juga akan dilakukan petugas.

“Temuan sementara Bawaslu Sukoharjo ada 162 pelanggaran kegiatan kampanye tanpa STTP. Baik parpol dan caleg sebenarnya mereka tahu harus memiliki izin lebih dulu untuk kampanye namun ternyata masih ada temuan pelanggaran,” ujarnya kepada KRJOGJA.com, Rabu (20/03/2019).

STTP menjadi syarat wajib dan tidak boleh ditawar bagi parpol dan caleg untuk berkampanye. STTP itu nantinya akan dijadikan pemberitahuan kegiatan baik untuk Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian dan pihak terkait lainnya.

“Bawaslu Sukoharjo tetap meminta disisa waktu menjelang pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019 baik parpol dan caleh yang akan berkampanye tetap wajib menyertakan STTP,” lanjutnya.

Dalam mengurus STTP tersebut Bawaslu Sukoharjo menemukan kasus baru diajukan panitia secara mendadak menjelang kegiatan kampanye digelar. Hal itu terjadi tidak hanya sekali tapi berulang kali dibeberapa wilayah. (Mam)