DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 19 Maret 2019 / 18:54 WIB

Tes Wawancara Pengisian Perangkat Desa Minta Dihilangkan

SLEMAN, KRJOGJA.com - Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Sleman 'Cokro Pamungkas' meminta tes wawancara dalam proses pengisian perangka desa supaya dihilangkan. Dikhawatirkan dengan tes wawancara berpotensi terjadi kecurangan.

Ketua Cokro Pamungkas, Sukiman mengatakan penilaian hasil tes wawancara itu sangat subjektif. Hal itu tentunya sangat rawan terjadi kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa. "Kami mengusulkan tes seleksi supaya hilangkan. Dikhawatirkan menimbulkan kecurangan," jelas Sukiman.

Selain itu, pasal dalam raperda yang mensyaratkan setiap calon mendapat dukungan minimal 25 persen ketua dan sekretaris BPD, PKK, LPMD, karang taruna, ketua posyandu, perangkat desa juga supaya dihilangkan. Hal itu sama saja dengan proses musdes yang kemarin telah dihilangkan.

"Ini juga dikhawatirkan terjadi transaksional untuk mendapat dukungan. Sebaiknya persyaratan dihilangkan," ucapnya.

Di samping itu, pihaknya juga meminta Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penghasilan tetap perangkat desa segera disesuaikan dengan PP No 11 Tahun 2019 yaitu gaji PNS setara dengan golongan II A. Jika perbup tidak selesai Maret ini, dikhawatirkan tidak bisa dialokasikan dan segera dibayarkan.

"Kalau bulan ini belum selesai, khawatir kami tidak bisa dialokasikan dalam APBDes perubahan 2019. Makanya kami minta segera diselesaikan bulan ini," tuturnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman R Inoki Azmi Purnomo SAg mengaku, tes wawancara itu akan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk meminimalisir kecurangan. Sedangkan persyaratan dukungan perangkat desa, setiap orang boleh memberikan dukungan lebih satu calon untuk menghindari transaksional.

"Pada intinya masukan dari Cokro Pamungkas ini kami terima. Kemudian akan dijadikan masukan dalam pembahasan hasil evaluasi terhadap raperda perangkat desa," tegas Inoki.

Sedangkan untuk perbup, saat ini sedang dibahas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan bagian hukum. Pihaknya akan mendorong agar pembahasan perbup segera selesai. "Nanti kami akan ikut mendorong supaya bisa selesai dapat direalisasikan," pungkasnya. (Sni)