Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Rabu, 20 Maret 2019 / 14:10 WIB

Pemkab Sukoharjo Dampingi Desa Susun APBDes


SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Sebanyak 150 desa belum ada satupun yang sudah mengumpulkan APBDes dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pencairan dana desa dan ADD tahun 2019. Akibatnya hingga Maret desa belum bisa melaksanakan program pembangunan. Kendala dihadapi desa karena menyangkut teknis sesuai regulasi baru. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sukoharjo Agus Santosa, Selasa (19/3) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah membentuk tim dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu pemantauan dan pendampingan terhadap 150 desa dalam penyusunan APBDes. OPD tersebut seperti Pemerintahan Desa (Pemdes),  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Masing masing dinas memiliki tugas berbeda dalam membantu desa.

Penyusunan APBDes tahun 2019 dinilai Pemkab Sukoharjo lebih rumit dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab pemerintah pusat sendiri baru saja menurunkan aturan baru dan sudah disosialisasikan Pemdes Pemkab Sukoharjo ke semua desa.

Dari laporan yang masuk ke Pemkab Sukoharjo memang desa mengeluhkan mengalami kesulitan sendiri dalam penyusunan APBDes sesuai aturan baru. Keluhan itu sudah direspon Pemkab Sukoharjo dengan menerjunkan tim gabungan.

"Triwulan pertama ini sejak Januari dan Maret berjalan hingga pertengahan memang desa masih ada kendala dalam menyusun dan menyelesaikan APBDes. Pemkab Sukoharjo sudah menerjunkan tim beberapa OPD melakukan pendampingan desa," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo tidak memasang target pada desa kapan APBDes diselesaikan. Meski begitu Pemkab Sukoharjo tetap meminta desa segera menyelesaikan APBDes. Namun, pencairan dana desa dan ADD diharapkan bisa segera direalisasikan agar pembangunan dan program yang telah disusun dapat dikerjakan. Apabila tidak maka pelaksanaan kerja tetap mengalami kesulitan. Dampaknya akan dirasakan masyarakat karena tidak bisa menikmati pembangunan.

"Yang perlu dipahami sekarang bagaimana aturan baru itu dari pemerintah dan dipelajari para perangkat desa dan kepala desa. Pertanyaanya mereka mau belajar tidak karena APBDes itu sangat penting," lanjutnya. (Mam)