DIY Editor : Ivan Aditya Kamis, 14 Maret 2019 / 09:42 WIB

Penataan PKL Malioboro Belum Bisa Dilakukan Tahun Ini

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemda DIY tengah fokus menyelesaikan pembangunan gendung sentra pedagang kaki lima (PKL) di eks bioskop Indra dengan kelengkapan lanskap pada 2019 ini. Selain itu, Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta menegaskan belum akan melakukan penataan PKL di jalur pedestrian kawasan Malioboro tahun ini.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Muhammad Mansur mengatakan paket satu dan paket dua pembangunan gedung sentra PKL di bekas bioskop Indra sudah selesai tahun lalu. Kemudian penataan lanskap yang merupakan bagian dari dua paket pembangunan fisik gedung sentra PKL tersebut akan diselesaikan tahun ini.

"Kita baru tahap proses pelelangan lanskap gedung sentra PKL di bekas bioskop Indra saat ini. Beda kontraktror lagi jadi kita lelangkan untuk mengerjakan lanskap tersebut," ujar Mansur.

Mansur menyampaikan penataan lanskap tersebut berupa pembangunan pertamanan agar rindang. Penataan lanskap ini baru dilelangkan dan ditargetkan pembangunan fisiknya bisa dimulai awal Mei 2019.

Pembangunan lanskap gedung sentra PKL di eks Bioskop Indra ini dinilainya tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga diprediksi selesai dalam empat sampai lima bulan kedepan. "Pembangunan lanskap akan selesai sebelum akhir tahun ini, baru kita akan bahas untuk pemanfaatannya setelah semua pembangunan selesai," tandasnya.

Pasca pembangunan gedung sentra PKL di eks bioskop Indra ini selesai, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta terkait permasalahan yang muncul namun dipastikan tidak mengganggu pembangunan fisik. Mengingat masih adanya permasalah hukum eks bioskop Indra ini, maka akan ada perlakuan khusus karena terkait dengan penataan PKL di jalur pedestrian kawasan Malioboro baik dari sisi Timur dan sisi Barat.

"Kami masih butuh waktu dan tidak tergesa-gesa untuk menata PKL yang ada di jalur pedestrian kawasan Malioboro tersebut. Kewenangan menata PKL ada di Pemkot Yogyakarta, tetapi Pemda DIY tetap mempunyai usulan kebijakan," tambah Mansur.

Pemda DIY mengajukan usulan antara lain pentaan PKL di jalur pedestrian kawasan Malioboro tersebut bisa disesuaikan dengan zona-zonanya. Misalkan ada zona Merah yang artinya kawasan yang tidak boleh untuk PKLseperti di depan kantor-kantor Pemerintahan, zona Kuning bisa dipakai PKL pada waktu tertentu dan zona Hijau berarti PKL diperbolehkan berjualan.

"Zonasi PKL di kawasan Malioboro itu baru bisa bersifat usulan, masih bisa didiskusikan lagi nantinya. Usulan tersebut dikemukakan guna mengantisipasi jalur pedestrian kawasan Malioboro tidak kembali kotor, kumuh dan bau. Contohnya kuliner basah harus ditempatkan di area khusus seperti di gedung sentra PKL di eks bioskop Indra supaya tidak mengotori," terang Mansur. (Ira)