Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 12 Maret 2019 / 13:06 WIB

Bupati Diminta Tegas Sikapi PUD Aneka Usaha

KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Bupati Karanganyar Juliyatmono didesak mengambil kebijakan strategis pembenahan menyeluruh perusahaan umum daerah (PUD) Aneka Usaha. Selain pemberhentian dirut perusahaan itu oleh bupati, perlu dilanjutkan revisi perda pengelolaannya.

"Perda yang lama itu kurang bisa mengakomodir investasi. Aset-aset belum bisa masuk ke neraca PUD Aneka Usaha. Padahal pemerintah kabupaten suah menyertakan modalnya sampai Rp 21 miliar. Di perda sebelumnya, hanya mengakomodir sampai Rp 10 miliar. Aturan perlu direvisi supaya pengembangan perusahaan ini terlindungi secara hukum," kata Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Toni Hatmoko kepada wartawan usai inspeksi mendadak (sidak) di kantor PUD Aneka Usaha kompleks kolam renang Intanpari, Tasikmadu, Senin (11/3).

Ia mendesak Pemkab Karanganyar bersikap tegas, mengingat perusahaan itu dalam kondisi kurang sehat. Usai dirutnya, Untung Sriyanto diberhentikan sementara, Bupati belum memutuskan nasibnya. Apalagi, merekrut calon dirut pengganti Untung. Ia dinonaktifkan selama sebulan terhitung 1 Februari 2019.

“Surat penonaktifan saja, sekarang sudah kedaluwarsa. Lalu, bagaimana? Saya melihat Perda No 9 tahun 2019 tentang PUD Aneka Usaha, membatasi pemerintah dalam merekrut. Kemarin saja, tiga kandidat tidak kredibel. Terpaksa satu dipilih terbaik dari yang kurang baik,” katanya.

Sesuai perintah bupati, kewenangan dirut diambil alih sementara Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Titis Sri Jawoto.

Lebih lanjut Toni mengatakan, sejumlah aset yang belum dimiliki PUD Aneka Usaha, menyulitkan perusahaan ini untuk menggunakan dan merawatnya. Misalnya, satu pesawat bekas jenis boeing 727 air bus 200 yang kini dipajang di edupark. Meski berada di edupark, namun perawatannya tidak bisa dilakukan PUD Aneka Usaha karena pengadaannya oleh DPUPR.

Sementara itu Komisi B juga mengecek kolam renang dan fasilitas lainnya. Toni mengatakan, edupark tidak bisa dikelola maksimal karena terkendala manajemen dan anggaran. “Dua duanya ini berkaitan perda. Anggaran enggak lepas perda investasi. Revisi perlu dilakukan segera,” katanya. (Lim)