Jateng Editor : Danar Widiyanto Jumat, 08 Maret 2019 / 20:10 WIB

Ini Dia Program Prioritas Ganjar untuk Entaskan Kemiskinan

SEMARANG, KRJOGJA.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat terobosan dalam upayanya guna mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Yakni, melalui program Satu Dinas Satu Desa Miskinyang diprioritaskan di 745 desa binaan di 14 kabupaten.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintahannya selama ini diklaim sudah berjalan cukup baik. Karena dalam setahun terakhir sudah mampu mengangkat 29,8 ribu warga dari kemiskinan.

Problemnya, jumlah penduduk miskin itu terlampau banyak, mencapai 3,87 juta jiwa. “Maka diperlukan upaya percepatandan terobosan baru guna semakin menekan angka kemiskinan,” kata Ganjar, Kamis (7/3/2019) malam. Terobosan yang ia maksud ini adalah Program Satu Dinas Satu Desa.

Dijelaskan Ganjar, program baru milik pemerintahannya ini secara sederhana bekerja dengan menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng. Mereka ditugasi menggarap satu sektor di desa miskin.

Ganjar lalu menjelaskan, bahwasanya terdapat 745 desa binaan yang menjadisasaran program yang tentunya masing-masing punya potensi beragam. Mulai dari potensi alam, hingga pendamping lokal dan sukarelawan.

Melalui Program Satu Dinas Satu Desa, diharapkan ada pendampingan bagi desa untuk membangun sistem yang selama ini mungkin belum atau kurang sesuai. Semisal, sebuah desa sering mengeluhkan infrastruktur yang sudah dibangun tetapi sering rusak. OPD dapat turun memberikan arahan jika kemungkinan dalam perencanaan tidak benar.

Contoh lagi, Dinas Sosial bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di desa, atau ketika ada anak putus sekolah atau tak tersentuh pendidikan, Dinas Pendidikan bisa mencarikan solusi.

Begitu pula Dinas Pariwisata dengan membantu mempromosikan desa binaannya yang berpotensi menjadi desa wisata. Intinya, membuat warga terinspirasi. “Tujuan akhirnya, masyarakat makin berdaya, mandiri, kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun dan munculnya leadership. Ini menjadi cara kita lebih dekat dengan rakyat,” tegasnya.

Menurut Ganjar, OPD dan BUMD yang berpengalaman panjang bisa menemukan banyak ide untuk memajukan desa. OPD dan BUMD juga tidak harus membantu dengan dana dalam melaksanakan program tersebut, tetapi bisa mencarikan sponsor dari perusahaan-perusahaan dengan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Misalnya, satu perusahaan diarahkan membina lima desa.

Guna mempermudah kinerja, Ganjar turut mendorong OPD dan BUMD mencari sukarelawan pendamping. Ini bakal memunculkan kepedulian dan kesadaran bersama. Inovasi, kreasi dan kepemimpinan juga akan terbentuk.

“Koordinasi dengan pemkab pemkot menjadi gerakan pertama, untuk membaca data. Priorotas yg mau dikerjakan apa. Konsep ini juga bisa ditularkan, mulai dari taktik hingga strategi dan agar juga makin menguatkan program pemerintah,” jelasnya.

Dengan adanya terobosan ini, harapannya target menekan kemiskinan sampai tersisa tujuh persen saja pada 2023 nanti bisa terwujud. “Jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan OPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program CSR-nya, maka dapat dengan cepat ditekan,” pungkasnya.(*)