Peristiwa Editor : Ivan Aditya Jumat, 08 Maret 2019 / 12:35 WIB

Jokowi Resmi Naikan Gaji Kepala Desa 120 Persen

JAKARTA, KRJOGJA.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengerek gaji kepala desa menjadi minimal 120 persen dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA atau setara dengan Rp2.426.640 per bulan. Kenaikan tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beleid tersebut diteken Jokowi pada 28 Februari 2019 lalu. Penandatangan PP11/2019 mewujudkan janji kenaikan gaji yang diumbar Jokowi kala menemui ribuan perangkat desa di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Januari lalu.

Dengan kenaikan gaji, pemerintah berharap kesejahteraan perangkat desa meningkat. "Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)," tulis Pasal 81 ayat (1) dalam PP 11/2019.

Selain mengerek gaji kepala desa, juga menambah gaji sekretaris desa menjadi paling sedikit Rp2.224.420 per bulan atau setara 110 persen gaji pokok PNS golongan ruang IIA. Sementara, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya ditetapkan paling sedikit Rp2.022.200 atau setara dengan 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang IIA. Sebagai pembanding, dalam PP43/2014, gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya berdasarkan besaran ADD.

Dalam hal ini, untuk desa yang ADD -nya kurang dari Rp500 juta digunakan maksimal 60 persen untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya. Untuk ADD yang berjumlah Rp500 juta hingga Rp700 juta, porsi yang dapat digunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa adalah 50 persen.

Selanjutnya, untuk ADD yang jumlahnya lebih dari Rp900 juta, porsinya hanya 30 persen yang bisa digunakan untuk penghasilan tetap aparat desa. Dalam beleid pendahulu juga diatur penghasilan tetap kepala desa ditetapkan oleh Bupati dan walikota.

Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa minimal 70 persen dari gaji kepala Desa per bulan. Sementara, gaji perangkat desa selain sekretaris desa minimal 50 persen dari penghasilan tetap kepala desa. (*)