Jateng Editor : Danar Widiyanto Rabu, 06 Maret 2019 / 17:50 WIB

Syarat Calon WNI Jadi Soal Krusial Pilkades Serentak

KLATEN, KRJOGJA.com - Asisten I Sekda Klaten dr Rony Roekmito MKes mengatakan, persoalan paling krusial dalam Pilkades serentak adalah syarat calon kades bukan putra desa tetapi Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu juga adanya batasan jumlah calon kades minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Dengan demikain, bagi desa yang jumlag peserta kurang dari 2 orang, pendaftaran ditambah 20 hari dan jika peserta lebih 5 orang diadakan seleksi.

“Itu hal yang krusial dalam Pilkades serentak 13 Maret 2019. Ada aturan yang harus dipatuhi, dan Pemkab Klaten tidak berani merubah, seperti contoh pendaftar calon kades adalah WNI,” kata dr Rony dalam acara forum silaturahim Kamtibmas, yag diselenggarakan oleh Polres Klaten di Tjokro Hotel, Rabu (6/3/2019). 

Berbagai persoalan yang muncul pada Pilkades serentak 13 Maret 2019, akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades serentak tahap III. Akan digelar di 74 desa pada September 2019 mendatang. 

Dalam acara yag dihadiri jajaran Kapolsek se Klaten, tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut, Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi, mengatakan, forum silaturahim Kamtibmas sebagai sarana koordinasi dalam rangka mewujudkan Pilkades serentak 13 Maret 2019 dan Pemilu 17 April 2019.

Pilkades serentak di 270 desa diikuti ratusan calon. Untuk kelancaran dan keamananya, membutuhkan dukungan semua komponen termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Kapolres juga menegaskan, memiliki kekuatan yang cukup, untuk memantau dan menindak jika ada botoh-botoh dalam Pilkades.

Dukungan semua pihak juga diperlukan untuk kelancaran Pemilu, yang akan memasuki tahap kampaye terbuka mulai 25 Maret mendatang.

“Sebentar lagi kampanye terbuka, dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) nanti 4000 lebih, sehingga perlu dukungan semua komponen masyarakat,” kata Kapolres.  

Kasdim 0723 Klaten, Mayor Infanteri Sapto Budi mengatakan,  jajaran TNI Kodim 0723 Klaten siap bekerjasama dengan Polres Klaten dan komponen masyarakat , untuk mewujudkan Pilkades serentak dan Pemilu 2019. Ia juga menegaskan netralitas TNI pada Pilkades serentak dan Pemilu 2019.

Acara forum silaturahmi Kamtibmas diisi ceramah dan pencerahan oleh Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sekaligus Ketua Umum Dai Kamtibmas Polres Klaten Syamsudin Asrofi. Untuk mewujudkan Pilkades serentak dan Pemilu 2019 harus terus disosialisasikan sehingga masyarakat tahu berbagai aturan.

“Pemicu konflik antara lain, belum saatnya pasang gambar sudah pasang gambar,  daftar pemilih, gambar rusak atau roboh. Berbagai potensi konflik harus ditangani bersama,” jelas Syamsudin Asrofi.(Sit)