Jateng Editor : Danar Widiyanto Jumat, 01 Maret 2019 / 02:10 WIB

Kendaraan Terus Bertambah, Sosialisasi UPUBKB Dishub Digelar

MAGELANG, KRJOGJA.com - Sosialiasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan DIY digelar Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Kamis (28/2/2019). Sosialisasi ini merupakan tahap awal sebelum penerapan pelayanan kalibrasi, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan penerapan single aplikasi layanan UPUBKB, yang sekarang  sepenuhnya ditangani di BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

"Mulai Maret 2019 pelayanan kalibrasi, SRUT, layanan UPUBKB, khususnya kendaraan umum, sepenuhnya akan ditangani di BPTD. Dahulu dari pusat (Kementerian Perhubungan), sedangkan kami hanya mendampingi," kata Kepala BPTD Wilayah X Jateng dan DIY Prasetyo Kencono.

Sasaran sosialisasi ini, lanjutnya, adalah para penguji di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan DIY serta masyarakat. Inovasi ini, lanjutnya, dinilai penting seiring bertambahkan jumlah kendaraan bermotor di berbagai wilayah, utamanya terkait kalibrasi yang terkait langsung dengan kelayakan jalan sebuah kendaraan bermotor.

"Kalibrasi diuji setiap setahun sekali. Ada 9 item, antara lain masalah ring, polusi (uji gas buang), fisik, dan lainnya. Ke depan pembayaran pengujian ini secara online, non tunai, dan berintegrasi," jelasnya. Penerapan pelayanan ini juga dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta menjadi salah satu indikator penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).

"Unit harus terakreditasi, C, B, atau B bersyarat. Akreditasi ini sebagai dasar penilaian penghargaan WTN," katanya. Perbaikan UPUBKB tergantung kebijakan dan kemampuan Pemerintah Daerah masing-masing.

Sementara itu Wakil Walikota Magelang Dra Windarti Agustina menyambut baik dengan gagasan pelayanan UPUBKB yang semakin mudah dan berintegrasi. Ini untuk mewujudkan ketersediaanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. "Sarana transportasi yang memadai adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Maka perlu dilakukan pengujian yang sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan," katanya.

Windarti mengakui Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan bagi provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan kendaraan yang berkeselamatan. Diantaranya pelaksanaan kalibrasi, SRUT dan penerapan single aplikasi di setiap UPUBKB.

"Layanan UPUBKB merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kendaraan yang berkeselamatan. Seperti upaya pengendalian pelanggaran karoseri, over dimensi, kelebihan muatan di jalan raya, dan menekan pelanggaran lainnya," katanya.(Tha)